TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Benarkah Insentif Pajak Properti Diperpanjang? Ini Jawabannya

·

Benarkah Insentif Pajak Properti Diperpanjang? Ini Jawabannya

PajakOnline.com— Kita masih berada di tengah kondisi pandemi Covid-19, yang membuat banyak pihak maupun sektor usaha amat mengharapkan dan membutuhkan bantuan insentif perpajakan dari Pemerintah untuk memulihkan kegiatan usahanya. Salah satu insentif yang diberikan berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas rumah atau properti yang Ditanggung Pemerintah (DTP). Rencananya bakal diperpanjang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah mengatur insentif PPN DTP yang berlaku atas rumah tapak atau rumah susun yang diserahterimakan paling lama 31 Desember 2021 dengan insentif yang didapatkan sebesar 100% dengan harga jual maksimal Rp2 miliar dan insentif PPN DTP 50% berlaku atas penyerahan rumah tapak dan susun dengan harga jual di atas Rp 2 miliar hingga 5 miliar yang berlaku untuk setiap 1 orang pribadi atas perolehan satu unit rumah dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun.

Aturan tersebut tercantum dalam PMK Nomor 103 Tahun 2021 yang merupakan bagian dari insentif usaha dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun, Dirjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan, Pemerintah masih mengkaji terkait rencana perpanjangan insentif PPN DTP untuk sektor properti tahun depan atau 2022 mendatang.

Bank Indonesia (BI) pun mengharapkan yang sama terkait perpanjangan insentif PPN rumah DTP. Asisten Gubernur BI Juda Agung mengatakan, bahwa sektor properti beserta usaha pendukungnya masih membutuhkan insentif agar dapat pulih dari tekanan pandemi.

Menurut Juda, bisnis properti menjadi salah satu sektor usaha yang mengalami tekanan berat di masa pandemi karena daya beli masyarakat menurun atau orang yang memiliki uang lebih memilih untuk menahan pembelian rumah bahkan sektor tersebut juga diperkirakan akan kolaps jika pemerintah tidak memberikan insentif perpajakan. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines