TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Insentif Pajak untuk Karyawan Distop, Ini Penggantinya

· ·

Insentif Pajak untuk Karyawan Distop, Ini Penggantinya

PajakOnline.com—Pemerintah tidak lagi memperpanjang insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 untuk karyawan tahun 2022 ini. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, sudah menyiapkan kebijakan perpajakan yang lebih baik dari insentif tersebut.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menjelaskan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang baru disahkan kuartal IV/2021 lalu, seluruh wajib pajak orang pribadi (WP OP) kini dapat menikmati insentif dalam bentuk kenaikan batas bawah dari bracket.

Dalam aturan perpajakan tersebut, diatur pelebaran penghasilan kena pajak terendah menjadi Rp60 juta atau lebih tinggi dari sebelumnya yakni Rp50 juta. Berarti, secara permanen, batas bawah bracket semua pajak orang pribadi dinaikkan ke Rp60 juta.

Febrio menilai, hal ini bisa memberikan insentif bagi masyarakat yang lebih luas, terutama kelompok pendapatan kelas menengah. "UU HPP malah lebih progresif daripada (insentif PPh 21). UU HPP untuk karyawan atau wajib pajak orang pribadi. Jadi bukan hanya karyawan saja atau beberapa juta karyawan saja yang menikmati PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) sebelumnya. Sekarang, semua wajib pajak pribadi itu menikmati insentif dalam bentuk kenaikan batas bawah dari bracketnya itu," kata Febrio dalam keterangan pers yang kami kutip.

UU HPP juga mengatur sejumlah aturan baru di antaranya penambahan layer PPh Orang Pribadi (OP) untuk yang memiliki penghasilan di atas Rp5 miliar per tahunnya. Penambahan tarif pajak ditetapkan sebesar 35 persen.

Febrio mengungkapkan, pemberian insentif pajak berdasarkan sektor di 2022 akan lebih selektif. Artinya, pemberian insentif akan diprioritaskan untuk sektor-sektor yang belum atau lebih lambat pulih. Sejumlah sektor seperti manufaktur, perdagangan, pertanian, dan pertambangan sudah cukup pulih. Sehingga, penyaluran insentif pajak akan difokuskan untuk sektor-sektor lain yang masih membutuhkan dukungan pemerintah.

Selain sektor kesehatan, Febrio menyebut sektor transportasi umum dan pariwisata merupakan beberapa sektor yang masih menjadi fokus penyaluran insentif perpajakan tahun ini.

Berita lainnya di Headlines