TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Investasi Saham Meningkat, Cek Aspek Pajaknya

· ·

Investasi Saham Meningkat, Cek Aspek Pajaknya

PajakOnline | Investasi saham kini menjadi pilihan masyarakat, termasuk generasi muda. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga Juni 2024, tercatat sebanyak 55,38 persen investor pasar modal berasal dari kalangan berusia muda di bawah 40 tahun. Melonjaknya partisipasi anak muda dalam pasar modal turut menimbulkan pertanyaan mengenai aspek perpajakan yang berlaku pada investasi saham.

Bagi individu maupun badan usaha yang terlibat dalam transaksi jual beli saham, terdapat beberapa ketentuan pajak yang harus diperhatikan:

1. Penjualan saham dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final sesuai Pasal 4 Ayat (2) sebesar 0,1 persen dari nilai bruto transaksi;

2. Untuk penjualan saham milik pendiri, dikenakan tarif tambahan sebesar 0,5 persen dari nilai saham berdasarkan penutupan perdagangan akhir tahun 1996 atau dari nilai IPO apabila saham diperdagangkan setelah 1 Januari 1997;

3. Selain itu, transaksi juga dibebani biaya dari Bursa Efek Indonesia serta PPN sebesar 10 persen dari fee broker.

Aspek perpajakan terhadap dividen juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Dalam beleid tersebut diatur bahwa dividen dari dalam negeri yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan dalam negeri dapat dikecualikan dari objek PPh, dengan syarat dividen tersebut diinvestasikan kembali minimal selama tiga tahun.

Bentuk reinvestasi yang diakui dalam ketentuan tersebut mencakup antara lain:

a) Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);

b) Obligasi atau sukuk milik BUMN maupun lembaga pembiayaan pemerintah yang diawasi oleh OJK;

c) Instrumen investasi keuangan di bank persepsi, termasuk bank syariah;

d) Obligasi atau sukuk swasta yang berada di bawah pengawasan OJK;

e) Investasi infrastruktur melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha;

f) Penyertaan modal pada perusahaan baru maupun eksisting di Indonesia;

g) Penyaluran pinjaman ke UMKM di wilayah Indonesia;

h) Serta bentuk investasi lain yang diatur dalam regulasi perpajakan yang berlaku.

Dengan semakin banyaknya generasi muda yang terjun ke pasar modal, pemahaman atas ketentuan perpajakan menjadi kunci agar investasi mereka tetap optimal dan patuh terhadap regulasi. (Khairunisa Puspita Sari)

Berita lainnya di Headlines