TRENDING
Viral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan Permohonan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Jamiluddin Ritonga: Wakil Menteri Idealnya Ditiadakan

·

Jamiluddin Ritonga: Wakil Menteri Idealnya Ditiadakan

PajakOnline.com—Kabinet Indonesia Maju (KIM) baru saja diisi enam menteri plus wakil menteri. Kabinet hasil reshuffle ini diharapkan oleh presiden dapat membantunya membawa Indonesia lebih maju lagi.

Bertambahnya wakil menteri di KIM tentu mengejutkan. Sebab, kinerja kementerian yang memiliki wakil menteri selama ini juga tidak menonjol. Salah satunya Kemenparekraf, yang menterinya direshuffle karena kinerjanya rendah.

[caption id="attachment_55763" align="alignright" width="300"] M. Jamiluddin Ritonga
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul.[/caption]

Memang ada kementerian yang memiliki wakil menteri kinerjanya baik. Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan misalnya, memang harus diakui kinerjanya baik tapi itu lebih dominan disebabkan kehebatan menterinya, bukan wakilnya.

Kontribusi wakil menteri untuk meningkatkan kinerja kementerian layak dipertanyakan. Wakil menteri seolah bekerja dalam sepi dan minim prestasi. Saking sepinya, masyarakat tidak tahu apa yang dikerjakan wakil menteri.

Karena itu, kehadiran wakil menteri justru menjadi beban bagi negara. Dengan fasilitas setara menteri, keberadaan wakil menteri tentu memberatkan APBN. Padahal negara saat ini sedang mengalami resesi ekonomi.

Jokowi lebih baik memilih menteri sekelas Sri Mulyani dan Prabowo sehingga tidak diperlukan wakil menteri. Mereka ini akan mampu memanage para eselon 1 dan eselon 2 di kementeriannya.

Pekerjaan wakil menteri dapat didistribusikan ke Sekjen dan Dirjen yang ada di setiap kementerian. Mereka ini akan jauh lebih hebat dalam bekerja selama diisi oleh orang-orang yang tepat.

Jadi, posisi wakil menteri dalam KIM idealnya ditiadakan. Tentu ini berat bagi Jokowi, mengingat posisi wakil menteri diadakan tampaknya untuk mengakomodir pihak-pihak yang berjasa mengantarkannya menjadi presiden.

Namun presiden pernah mengatakan, pada periode kedua ia sudah tidak memiliki beban. Semoga Jokowi juga dapat tanpa beban meniadakan posisi wakil menteri.

Penulis opini adalah juga penulis buku:
1. Tipologi Pesan Persuasif
2. Perang Bush Memburu Osama
3. Riset Kehumasan

Mengajar:
1. Isu dan Krisis Manajemen
2. Metode Penelitian Komunikasi
3. Riset Kehumasan

Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 - 1999.

Berita lainnya di Headlines