TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Syarat Objek Pajak Penghasilan

· ·

Syarat Objek Pajak Penghasilan

Oleh Raden Agus Suparman

PajakOnline.com—Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Selain penghasilan yang dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan, ada satu syarat penghasilan akan dikenai pajak.

R. Mansury dalam bukunya “Pajak Penghasilan Lanjutan” menulis unsur-unsur penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu: tambahan kemampuan ekonomis, yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi maupun yang dipakai untuk membeli harta, dengan nama dan dalam bentuk apa pun juga.

Dari kelima unsur tersebut, pada kesempatan ini saya hanya membahas unsur kedua yaitu yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak. R. Mansury selanjutnya menjelaskan, bahwa unsur kedua merupakan pembatasan tambahan kemampuan ekonomis. Tidak semua tambahan kemampuan ekonomis merupakan penghasilan.

Tambahan kemampuan ekonomis yang dihitung sebagai penghasilan bukan hanya karena kenaikan harga pasar, melainkan kenaikan harga itu yang sudah menjadi realisasi.

Penghasilan yang seperti ini disebut “realized economic-power accreation”. Sehingga menurut R Mansury, unsur yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak harus dimaknai sebagai realisasi penghasilan. Dan dicatat sebagai penghasilan pada saat diterima atau diperoleh.

Tambahan kemampuan ekonomis yang bukan penghasilan dan yang menjadi penghasilan lebih mudah jika kita mengambil contoh harga saham. Saya membeli saham PT Telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 November 2021 per lembar saham Rp3.770. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2021 harga per lembar saham menjadi Rp4.080.

Walaupun ada kenaikan harga pada akhir tahun 2021, saya sebagai pemilik saham belum memiliki penghasilan karena saya tidak menjual saham tersebut pada akhir tahun. Tetapi harta kekayaan saya berdasarkan harga pasar saham PT Telekomunikasi tetap naik.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2021 yang saya laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) naik sesuai kenaikan harga pasar saham PT Telekomunikasi. Tetapi di SPT Tahunan tahun pajak 2021 yang saya laporkan ke Ditjen Pajak tidak ada kenaikan harta dan tidak ada penghasilan yang dilaporkan.

Jika pada tanggal 27 Desember 2021 saya menjual saham tersebut, maka pada tahun 2021 saya wajib melaporkan adanya penghasilan sebesar harga jual saham. Dengan demikian, syarat penghasilan dikenai Pajak Penghasilan yaitu penghasilan tersebut sudah direalisasikan.

Syarat realisasi ini sebagian ahli pajak menyebut sebagai “taxable event” yaitu peristiwa hukum atau transaksi yang menyebabkan pajak terutang. Dan menurut saya, lebih tepat jika “taxable event” menjadi syarat penghasilan menjadi objek Pajak Penghasilan. Contoh “taxable event” yaitu penjualan, barter, pengalihan, pertukaran, pemberian, dan sebagainya.

Berita lainnya di Headlines