TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Jangan Kaget! Cek Kenaikan Pajak Tahun 2022 Berikut Ini

·

Jangan Kaget! Cek Kenaikan Pajak Tahun 2022 Berikut Ini

PajakOnline.com—Pemerintah menaikkan sejumlah tarif pajak lebih tinggi mulai tahun ini. Kenaikan sejumlah tarif pajak untuk mencapai target penerimaan negara.

Karena, tahun 2022 menjadi tahun terakhir defisit APBN diperkenankan melebihi 3%. Dalam tahun 2023, defisit fiskal harus kembali ke level 3%.

Bersamaan dengan normalisasi defisit, pemerintah melakukan kenaikan tarif terhadap sejumlah instrumen pajak di awal tahun. Mulai dari Pajak Pertambahan Nilai sampai tarif cukai hasil tembakau (CHT) akan mengalami kenaikan.

Berikut ini daftar tarif pajak yang mengalami kenaikan;

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ikut mengalami kenaikan dari 10% menjadi 11%. Yang diberlakukan mulai April 2022.

Sementara kenaikan tarif PPN menjadi 12%, namun mulai berlaku 2025. Penerapan kenaikan tarif ini mengikuti kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam tarif PPN dilakukan skema single tarif (tarif tunggal), tidak multi tarif. Selain itu, terhadap jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu lewat penerapan tarif PPN final, seperti 1%, 2%, atau 3% diberikan kemudahan pada pemungutan PPN.

Walaupun tarif PPN naik, Pemerintah tidak memungut PPN terhadap barang/jasa yang sifatnya banyak dibutuhkan masyarakat umum.

Yang tidak dikenakan tarif PPN yaitu barang kebutuhan pokok yang banyak dibutuhkan masyarakat, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya. Beberapa jenis beras juga tidak dipungut PPN.

2. Pajak Penghasilan (PPh)

Tambahan satu lapisan (bracket) tarif pajak penghasilan (PPh) teratas, dilakukan pemerintah yang awalnya 4 lapisan menjadi 5 lapisan. Dalam lapisan kelima tarif PPh dikenakan 35% terhadap masyarakat dengan penghasilan lebih dari Rp5 miliar per tahun.

Secara lebih jelas, batas pendapatan kena pajak (PKP) orang pribadi (OP) pada lapisan pertama dinaikkan dari Rp50 juta ke Rp60 juta lewat tarif PPh sejumlah 5%.

Naiknya bracket dalam lapisan pertama juga mengubah bracket kedua, yaitu menjadi Rp60 juta hingga Rp250 juta. Tarif PPh bagi bracket kedua yaitu 15%.

Sedangkan bracket ketiga tidak berubah, yaitu tetap Rp250 juta-Rp500 juta dengan tarif 25%. Kemudian penghasilan diatas Rp500 juta hingga Rp5 miliar kena tarif pajak 30%.

3. Cukai Rokok

Selain pajak penghasilan, tarif cukai rokok atau cukai hasil tembakau (CHT) mengalami kenaikan rata-rata sejumlah 12% mulai 1 Januari 2022, kemarin. Naiknya tarif cukai tahun 2022 tidak setinggi kenaikan pada tahun sebelumnya, yaitu 12,5%.

Dengan kenaikan tarif cukai rokok mengakibatkan harga jual eceran (HJE) rokok per bungkus ikut beranjak naik. Harga per bungkusnya bermacam-macam angka tertinggi sampai Rp40.100 bungkus (isi 20 batang).

Bagi SKM golongan I, harganya menyentuh Rp38.100/bungkus.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati  menjelaskan, kenaikan cukai rokok tahun 2022 berkontribusi menurunkan produksi rokok sejumlah 3%.  dari sebelumnya 320,1 miliar batang menjadi 310,4 miliar batang.

Indeks kemahalan rokok menjadi 13,77% dari 12,7%. Target penerimaan APBN dari cukai rokok kini mencapai Rp193,5 triliun.

Kenaikan cukai bersamaan dengan target penurunan prevalensi perokok anak/remaja usia 10-18 tahun menjadi 8,83% dari target 8,7% pada RPJMN tahun 2024. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines