TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Jasa Pengurusan Ekspor dan Perlakuan PPN

·

Jasa Pengurusan Ekspor dan Perlakuan PPN

PajakOnline.com—Kegiatan ekspor dan impor ini berperan sangat penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Ekspor merupakan suatu kegiatan menjual suatu produk barang/jasa ke luar negeri, sedangan impor merupakan kegiatan membeli suatu produk barang/jasa dari luar negeri.

Terkait dengan salah satunya yaitu ekspor, terdapat istilah ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud. Apakah Anda sudah pernah mendengarnya? Ekspor BKP berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan BKP berwujud dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean yang harus dilakukan oleh eksportir sebagai pemilik barang.

Akan tetapi, bila pihak yang akan mengekspor barang tersebut tidak memiliki akses kepabeanan untuk melakukan ekspor barang maka pihak tersebut dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan jasa pengurusan ekspor.

Sesuai Pasal 1 angka 26 PER-07/2021 menjelaskan, jasa pengurusan ekspor merupakan kegiatan
pengurusan ekspor BKP berwujud yang dilakukan oleh eksportir atas permintaan pemilik barang. Lebih lanjut,
dalam PER-07/2021 dikatakan bahawa jasa pengurusan ekspor termasuk ke dalam pengertian ekspor.

Dalam hal ekspor BKP berwujud, penyedia jasa pengurusan ekspor wajib melaporkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dalam SPT Masa PPN. Kemudian, atas penyerahan jasa pengurusan ekspor merupakan JKP yang terutang PPN. Pihak yang menyerahkan jasa pengurusan ekspor merupakan PKP sehingga wajib melaksanakan kewajiban PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut kewajiban PPN yang harus dipenuhi:
1. Wajib untuk memungut PPN terutang dan membuat faktur pajak.
2. Wajib menyetorkan PPN terutang.
3. Wajib melaporkan PPN terutang dalam SPT Masa PPN. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines