TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Jelang Ramadhan, Ini Sembako Bebas Pajak

·

Jelang Ramadhan, Ini Sembako Bebas Pajak

PajakOnline.com—Mulai hari ini 1 April 2022 tarif PPN naik dari 10% menjadi 11%. Kenaikan PPN ini adalah amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam aturan ini tarif PPN bakal terus naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

Pemerintah menentukan barang yang mendapat pengecualian atas pengenaan PPN yakni barang sembako. Diluar itu, terdapat beberapa barang dan jasa yang sudah dibebaskan dari PPN contohnya jasa pendidikan dan kesehatan.

Barang sembako yang bebas pajak karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Dengan begitu, daya beli masyarakat tetap terjaga, karena pandemi belum selesai.

Berikut daftar sembako bebas PPN:

1. Beras

2. Gabah

3. Jagung

4. Sagu

5. Kedelai

6. Garam, garam beryodium ataupun tidak beryodium

7. Daging, misalnya daging segar tanpa diolah, tetapi telah melewati proses seperti disembelih, dipotong, dikuliti, dibekukan, didinginkan, dikemas atau tidak dikemas, dikapur, digarami, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, ataupun direbus.

8. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, meliputi telur yang dibersihkan, dikemas, atau diasinkan.

9. Susu perah baik yang sudah melewati tahap dipanaskan atau didinginkan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan dikemas atau tidak dikemas

10. Buah-buahan, yaitu buah segar yang dipetik dan telah melalui proses disortasi, dicuci, dikupas, dipotong, di-grading, diiris, dan dikemas atau tidak dikemas.

11. Sayur-sayuran, yaitu sayur segar yang dipetik, ditiriskan, dicuci, atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, barang kebutuhan pokok yang dikenakan PPN adalah beras dan daging impor yang tidak dikonsumsi masyarakat luas, karena hanya dikonsumsi kelas tertentu saja yang bisa menikmati. Bahan pokok tersebut mempunyai harga jual yang sangat tinggi lebih dari 10 kali lipat dari harga daging dan beras biasa.(Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines