TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Kakorlantas Polri: Bayar Pajak Semudah Beli Pulsa

· ·

Kakorlantas Polri: Bayar Pajak Semudah Beli Pulsa

PajakOnline | Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho menyampaikan betapa pentingnya sinergi lintas instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk pembayaran pajak kendaraan. Masyarakat harus diberi kemudahan dan dilayani sepenuh hati.

Pernyataan tersebut disampaikan Irjen Agus saat membuka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Bidang Regident dan Rakernis Gakkum T.A. 2025, di Hotel Aryaduta Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/11/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri Plt Direktur Utama PT Jasa Raharja Dewi Ayrani Suzana, Direktur Pendapatan Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Narutomo, dan para PJU Korlantas Polri.

Dalam hal ini, Irjen Agus menekankan pentingnya sinergi lintas instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan penegakan hukum lalu lintas.

"Hari ini saya, Kakorlantas Polri, dengan beliau dari Kementerian Keuangan dan Jasa Raharja dan para PJU melaksanakan analisa dan evaluasi tugas-tugas di bidang rakernis di bidang penegakan hukum," kata Irjen Agus.

Tujuan utama kegiatan rapat evaluasi ialah untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Salah satu upaya konkret adalah penyederhanaan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor.

"Tentunya harapan kita semuanya bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan cepat khususnya berkaitan dengan pembayaran pajak termasuk juga penegakan hukum," katanya.

Irjen Agus menjelaskan, saat ini Korlantas Polri terus memperluas penerapan electronic traffic law enforcement (e-TLE) atau tilang elektronik. Ia menyebutkan bahwa sebanyak 95 persen penegakan hukum lalu lintas kini telah dilakukan melalui sistem e-TLE, sementara hanya 5 persen yang masih menggunakan tilang manual.

"Hari ini kita punya semangat yang sama bahwa bagaimana membayar pajak itu semudah membeli pulsa. Ini semangat pelayanan secara integrated Samsat termasuk juga penegakan hukum yang sudah bertransformasi dengan e-TLE. Jadi 95 persen penegakan hukum dengan e-TLE dan 5 persen penegakan hukum dengan tilang manual," tegasnya.

Irjen Agus mengungkap pentingnya menghadirkan pelayanan prima dan humanis oleh seluruh jajaran kepolisian di bidang lalu lintas, sehingga masyarakat dapat mengatakan ucapan terima kasih atas pelayanan yang dilaksanakan dengan sepenuh hati dan dilaksanakan pelayanan dengan teknologi.

"Tentunya, dengan rapat koordinasi dengan rapat teknis ini, kita semuanya mengedepankan pelayanan masyarakat dan saya berharap ketika siapa pun yang berurusan dengan Polri, dengan polantas, dengan Samsat, Jasa Raharja, masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih atas layanannya dilaksanakan pelayanan dengan hati dan dilaksanakan pelayanan dengan teknologi," ujarnya.

Irjen Agus menyampaikan kegiatan evaluasi dan rakernis ini menjadi wujud nyata semangat kebersamaan seluruh stakeholder untuk terus meningkatkan keselamatan dan kepuasan masyarakat."Barangkali itu semangat kebersamaan untuk bisa melayani masyarakat dan keselamatan dalam rangka anev dan rakernis," pungkasnya.

Berita lainnya di Headlines