TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Karyawan Jadi Kuasa Wajib Pajak Harus Punya SKT

· ·

Karyawan Jadi Kuasa Wajib Pajak Harus Punya SKT

Jakarta, PajakOnline – Pemerintah memperbarui ketentuan mengenai penunjukan kuasa wajib pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026.

Dalam aturan terbaru tersebut, karyawan perusahaan yang ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak tidak lagi otomatis dapat mewakili perusahaan, melainkan harus memenuhi persyaratan sebagai pihak lain, termasuk memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang masih berlaku.

Perubahan ini dilakukan setelah PMK Nomor 44 Tahun 2026 mencabut PMK Nomor 229/PMK.03/2014, yang sebelumnya secara khusus mengatur karyawan sebagai salah satu kategori kuasa wajib pajak.

Kini, karyawan yang akan bertindak sebagai kuasa wajib pajak dipersamakan dengan pihak lain sehingga wajib memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan pemerintah.

Selain memiliki SKT yang masih berlaku, pihak lain yang ditunjuk sebagai kuasa juga harus telah terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Adapun tata cara penerbitan SKT akan diatur lebih lanjut melalui ketentuan teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan DJP.

PMK Nomor 44 Tahun 2026 juga memperluas pilihan pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak.

Selain konsultan pajak, wajib pajak kini dapat menunjuk anggota keluarga atau pihak lain yang memenuhi persyaratan kompetensi dan integritas.

Untuk konsultan pajak, kompetensi dibuktikan dengan Izin Konsultan Pajak yang masih berlaku, sedangkan bagi pihak lain dibuktikan dengan kepemilikan SKT.

Pemerintah menjelaskan bahwa perubahan regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum, meningkatkan profesionalisme kuasa wajib pajak, serta menciptakan pelayanan perpajakan yang lebih akuntabel dan selaras dengan transformasi administrasi perpajakan berbasis digital.

Meski wajib pajak dapat menunjuk kuasa, tanggung jawab atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan tetap berada pada wajib pajak yang memberikan kuasa.

Berita lainnya di Headlines