TRENDING
Pajak Fintech Terkumpul Rp5,40 Triliun hingga September 2026Penerimaan Pajak Kripto Capai Rp2,18 Triliun hingga September 2026Setoran Pajak Digital Capai Rp58,75 Triliun hingga September 2026Indonesia Perkuat Kerja Sama Pajak Global, Dirjen Pajak Tanda Tangani GIR MCAAViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPajak Fintech Terkumpul Rp5,40 Triliun hingga September 2026Penerimaan Pajak Kripto Capai Rp2,18 Triliun hingga September 2026Setoran Pajak Digital Capai Rp58,75 Triliun hingga September 2026Indonesia Perkuat Kerja Sama Pajak Global, Dirjen Pajak Tanda Tangani GIR MCAAViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan Investor
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Kenapa Harga BBM Belum Turun?

·

Kenapa Harga BBM Belum Turun?

PajakOnline.com—Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri menilai ini momentum yang tepat bagi pemerintah untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Ini kan saatnya rakyat juga menikmati harga BBM yang murah kan tapi pemerintah tidak menurunkan. It's Oke," kata dia dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (24/4/2020), kemarin.

Meskipun begitu, cukup dimengerti jika pemerintah akhirnya tidak menurunkan harga BBM. Asalkan uang yang didapat ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah.

Misalnya saja digunakan sebagai tabungan pemerintah ketika harga minyak dunia melonjak. Karena memiliki tabungan, tidak perlu lagi menaikan harga BBM karena bisa ditutupi dari tabungan itu.

"Profit yang dinikmati oleh pom bensin itu diambil dong oleh pemerintah dijadikan tabungan sehingga nanti waktu harga minya naik pemerintah tidak serta menaikkan juga menggunakan tabungannya," ucapnya.

Hanya saja, lanjut Fasial Basri, pemerintah seringkali tidak melakukan langkah tersebut. Pemerintah cenderung untuk tetap mempertahankan kelebihan pendapatan untuk sektor lain tanpa menurunkan tarifnya.

Namun suatu saat ada gejolak pada harga atau ekonomi global, pemerintah justru cenderung membebankannya kepada masyarakat untuk menutupi kekurangannya. Salah satunya adalah harga BBM.

Berita lainnya di Headlines