TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Ketentuan dan Mekanisme PPN PMSE

·

Ketentuan dan Mekanisme PPN PMSE

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk sejumlah perusahaan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Jumlah perusahaan yang ditetapkan DJP sebagai pemungut PPN PMSE terus bertambah. Hingga saat ini sudah mencapai 98 perusahaan PMSE. Lantas, bagaimana ketentuan dan mekanisme transaksi PMSE ini?

Produk digital bukan berarti bebas pajak. Banyak negara termasuk Indonesia telah memberlakukan pajak digital, yakni PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Baca Juga:

https://www.pajakonline.com/djp-tambah-lagi-perusahaan-pemungut-pajak-digital-ada-canva-dan-hbo/

PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan mekanisme elektronik atau digitalisasi. Adapun PPN PMSE dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pembelian produk dan jasa digital dari pedagang atau penyelenggara PMSE, baik dari luar ataupun dalam negeri yang telah mencapai nilai transaksi atau jumlah traffic dan pengakses tertentu dalam 12 bulan akan dikenakan PPN sebesar 10%.

Sejak 1 Juli 2020, telah diinformasikan bahwa produk digital yang berasal dari luar negeri telah diputuskan akan terkena PPN sebesar 10%. Aturan ini pun dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 yang berisikan tata cara penunjukan pemungut, penyetoran, pemungutan, dan pelaporan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar dan Dalam Daerah Pabean Melalui PMSE.

Hal ini merupakan aturan turunan untuk menjalankan Pasal 6 ayat 13a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 Di dalamnya dijelaskan, hal ini merupakan bentuk kesetaraan atau perlakuan yang sama pada seluruh Wajib Pajak (WP), baik Wajib Pajak Dalam Negeri ataupun Wajib Pajak Luar Negeri yang kedepannya berguna untuk menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.

Berdasarkan ketentuan dasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam aturan ini, dijelaskan PMSE merupakan sebuah perdagangan yang proses transaksinya dilakukan menggunakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Produk digital merupakan barang tidak berwujud berbentuk informasi elektronik atau digital terdiri dari barang hasil konversi atau pengalihwujudan ataupun barang yang secara original berbentuk elektronik, tidak terbatas pada multimedia, piranti lunak, atau data elektronik.

Sedangkan Jasa Digital ialah jasa yang dikirim melalui internet atau jaringan elektronik, bersifat otomatis atau melibatkan sedikit campur tangan manusia, serta tidak mungkin untuk memastikannya tanpa ada teknologi informasi, termasuk tidak terbatas pada pelayanan jasa berbasis piranti lunak.

Jenis produk dan jasa digital luar negeri yang terkena PPN sesuai PMK 48/2020 di antaranya ialah langganan streaming film, streaming music, aplikasi dan games digital, dan jasa online.

Produk-produk digital luar negeri diperlakukan sesuai dengan produk dan jasa konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang terkena PPN, serta produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri.

Penyelenggara PMSE sering disebut sebagai pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang berguna sebagai transaksi perdagangan.

Sesuai Pasal 3 PP 28/2019, pihak yang dimaksudkan sebagai perlaku perdagangan sistem elektronik ialah pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang selanjutnya disebut para pihak.

PMSE dianggap pula sebagai hubungan hukum privat yang dapat dilakukan oleh antar pelaku usaha, pelaku usaha dengan konsumen, antar pelaku pribadi, serta instansi penyelenggara negara dengan pelaku usaha. Seluruhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, pelaku usaha yang termasuk dalam PPN PMSE ialah pelaku usaha perdagangan, PPMSE, dan penyelenggara sarana perantara. Pelaku usaha ini seluruhnya berlaku dalam negeri dan/atau luar negeri.

Sesuai peraturan ini, berarti tidak ada perbedaan perlakuan atas kewajiban perpajakan dari perdagangan melalui sistem elektronik antara pelaku usaha di luar negeri dengan dalam negeri.

Dalam Pasal 7 ayat 1 PP Nomor 80 Tahun 2019, pelaku usaha PMSE luar negeri yang secara aktif melakukan penawaran kepada konsumen di Indonesia, dapat dianggap telah memenuhi kehadiran secara fisik atau ditetapkan Bentuk Usaha Tetap (BUT) apabila telah memenuhi kriteria tertentu.

Kriteria untuk menetapkan PMSE sebagai BUT yaitu jumlah paket pengiriman, jumlah transaksi, nilai transaksi, dan jumlah traffic atau pengakses.

Berikut mekanisme dalam PMSE;

Pihak PMSE harus memiliki, mencantumkan, atau menyampaikan identitas subjek hukum yang jelas dan lengkap.

Bagi PMSE yang memiliki sifat lintas negara, diwajibkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ekspor atau impor dan peraturan perundang-undangan pada transaksi elektronik dan bidang informasi

Penetapan security clearance bago Pihak yang melakukan PMSE barang dan jasa dan berdampak pada kerentanan keamanan nasional

Kewajiban untuk menggunakan sistem elektronik yang memiliki sertifikat kelayakan sistem elektronik bagi PPMSE dalam atau luar negeri.

Sama halnya dengan kegiatan perdagangan atas transaksi BKP atau JKP umumnya dilakukan secara konvensional. Kegiatan perdagangan menggunakan sistem elektronik ini akan dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik harus memiliki bukti pungut PPN. Sama dengan pemotongan PPN umumnya, bukti pungut ini berupa Faktur Pajak elektronik untuk PPMSE dalam negeri.

Sementara itu, bagi PPMSE luar negeri dapat memperoleh bukti pungut PPN berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis.

PPN atas PMSE diklaim sebagai Pajak Masukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pajak Masukan dari produk digital luar negeri ini dapat dikreditkan.

Berita lainnya di Headlines