PajakOnline.com—Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, pemerintah membuka akses data dan informasi sebagai bentuk transparansi kepada publik. Salah satunya adalah data pelaksanaan anggaran Indonesia.
“Kami terbitkan setiap bulan, tentu yang diumumkan tidak pada level data, level transaksi. Karena anggaran memiliki data transaksi yaitu antara Satuan Kerja dan Kementerian Keuangan. Itu adalah data yang sangat besar, tetapi yang kami umumkan adalah yang sangat penting bagi publik mengenai pelaksanaan anggaran,” kata Wamenkeu dalam sesi panel World Congress of International Economic Association (IEA) secara daring, Selasa (6/7/2021).
Berbagai data yang dimiliki kementerian dan lembaga, seperti data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau disingkat (Susenas) dan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) seharusnya dapat diakses oleh publik.
“Dari segi regulasi, kami telah memperjelas bahwa jenis data, seperti data Susenas, data Sakernas, dihasilkan oleh anggaran, oleh uang pembayar pajak. Itu harus dapat diakses oleh publik,” ujar Wamenkeu.
Menurut Wamenkeu, berbagai data dan informasi yang ada seharusnya dapat diolah dan dikemas dalam bentuk tabel sehingga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat.
