TRENDING
Kelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital Meluas
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Keterbukaan Informasi Jadi Tanggung Jawab Moral

·

Keterbukaan Informasi Jadi Tanggung Jawab Moral

PajakOnline.com—APBN akan terus bekerja keras menjadi instrumen countercyclical untuk mengendalikan pandemi dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah memberikan prioritas untuk anggaran vaksin dan pendukung suksesnya program vaksinasi. Berbagai belanja juga digulirkan untuk dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

Untuk itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) instansi penting untuk memberikan keterbukaan informasi publik terkait kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan.

“Ini adalah masalah kewajiban sebagai apa yang disebut institusi publik. Menghadapi tantangan publik yang begitu kompleks dan dimensinya sangat banyak, namun tetap harus bisa menjelaskan dan memberikan data informasi kepada masyarakat sebagai bentuk tidak hanya transparansi namun juga akuntabilitas dan bentuk tanggung jawab moral yang sangat penting,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Webinar Keterbukaan Informasi Publik melalui youtube Kemenkeu, Selasa (3/8/2021).

Menkeu menyatakan institusi publik untuk tidak hanya sekedar terbuka informasinya, namun juga bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh. Keterbukaan informasi adalah tujuannya untuk tidak hanya akuntabilitas transparansi, tapi paling ujung adalah rakyat percaya apa yang dilakukan pemerintah dan yang dilakukan pemerintah adalah sesuai dengan kepentingan publik bukan kepentingan pejabatnya atau kelompok tertentu.

Peran PPID menjadi vital karena adanya perkembangan teknologi informasi. Semakin berkembangnya teknologi digital dibarengi juga dengan kecepatan dan cara masyarakat untuk mendapatkan informasi. Sehingga ruang publik harus diisi dengan informasi yang akurat sesuai fakta.

“Di dalam lapangan ini banyak sekali kontestasinya, banyak hoax tadi yang disebutkan. Disinformasi misinformasi yang memang sengaja kemudian bisa menenggelamkan. Jangan-jangan informasi yang sudah diberikan tenggelam habis,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Kemenkeu akan terus berinovasi dan menjawab tantangan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Pengembangan aplikasi dalam menyebarkan informasi publik secara lebih mudah melalui aplikasi mobil PPID, e-PPID, dan saluran layanan melalui surat elektronik. Kemenkeu terus merepresentasikan informasi, data, fakta, dan informasi dokumentasi secara efektif, baik, dan tepat sasaran.

Berita lainnya di Headlines