PajakOnline | Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik kandung Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Kementerian Penerimaan Negara akan dibentuk. Kementerian baru tersebut akan dipimpin Anggito Abimanyu yang bakal ditunjuk sebagai Menteri Penerimaan Negara. Saat ini, Anggito Abimanyu menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
[caption id="attachment_78846" align="alignnone" width="714"]
Anggito Abimanyu./Foto: UGM[/caption]
"Itu akan ditangani oleh Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara yang baru nanti. Saya kira beliau (Anggito) sebagai Wakil Menteri, itu nanti diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara," kata Hashim dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Hashim mengatakan, Kementerian Penerimaan Negara segera dibentuk untuk fokus menangani penerimaan negara di sektor perpajakan, bea cukai, penerimaan dari sektor pertambangan dan penerimaan negara lainnya.
"(Kementerian Penerimaan Negara) ini untuk menangani pajak, menangani cukai, dan menangani penerimaan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain," kata Hashim.
Dalam kesempatan tersebut, Hashim mengatakan Indonesia mulai dilirik oleh investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Hal ini dinilai menjadi sinyal positif terhadap pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Selain itu, Hashim optimistis penambahan penerimaan negara dari dibentuknya Kementerian Penerimaan Negara akan menjadi modal tambahan untuk menyukseskan program-program visi misi Pemerintahan Prabowo-Gibran.
[caption id="attachment_78814" align="alignnone" width="800"]
Ketua Tax Payer Community Abdul Koni dalam acara Seminar Pajak bersama Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI)./Foto: PajakOnline.com[/caption]
Ketua Tax Payer Community Abdul Koni mengatakan, pembentukan Kementerian Penerimaan Negara merupakan salah satu janji kampanye pasangan Prabowo-Gibran selama Pilpres 2024.
"Janji tersebut perlu direalisasikan segera. Salah satu tujuannya adalah lebih fokus meningkatkan penerimaan negara terutama perpajakan untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak (tax ratio) sebesar 10%-12,0% PDB pada 2025," kata Koni, mantan pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
[caption id="attachment_72595" align="alignnone" width="826"]
Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni menerima Penghargaan Patriot Pajak dari Ketua Tax Payer Community Abdul Koni di Menara Peninsula, Jakarta./Foto: PajakOnline.com[/caption]
Koni menjelaskan, pembentukan Kementerian Penerimaan Negara membuka akses seluas-luasnya dalam pemerataan pembangunan nasional guna mewujudkan Indonesia maju adil makmur dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Koni.
