TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Ketua Tax Payer Community Abdul Koni Dukung Penuh Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara

·

Ketua Tax Payer Community Abdul Koni Dukung Penuh Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara

PajakOnline | Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik kandung Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Kementerian Penerimaan Negara akan dibentuk. Kementerian baru tersebut akan dipimpin Anggito Abimanyu yang bakal ditunjuk sebagai Menteri Penerimaan Negara. Saat ini, Anggito Abimanyu menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

[caption id="attachment_78846" align="alignnone" width="714"] Anggito Abimanyu./Foto: UGM[/caption]

"Itu akan ditangani oleh Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara yang baru nanti. Saya kira beliau (Anggito) sebagai Wakil Menteri, itu nanti diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara," kata Hashim dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Hashim mengatakan, Kementerian Penerimaan Negara segera dibentuk untuk fokus menangani penerimaan negara di sektor perpajakan, bea cukai, penerimaan dari sektor pertambangan dan penerimaan negara lainnya.

"(Kementerian Penerimaan Negara) ini untuk menangani pajak, menangani cukai, dan menangani penerimaan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain," kata Hashim.

Dalam kesempatan tersebut, Hashim mengatakan Indonesia mulai dilirik oleh investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Hal ini dinilai menjadi sinyal positif terhadap pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Selain itu, Hashim optimistis penambahan penerimaan negara dari dibentuknya Kementerian Penerimaan Negara akan menjadi modal tambahan untuk menyukseskan program-program visi misi Pemerintahan Prabowo-Gibran.

[caption id="attachment_78814" align="alignnone" width="800"] Ketua Tax Payer Community Abdul Koni dalam acara Seminar Pajak bersama Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI)./Foto: PajakOnline.com[/caption]

Ketua Tax Payer Community Abdul Koni mengatakan, pembentukan Kementerian Penerimaan Negara merupakan salah satu janji kampanye pasangan Prabowo-Gibran selama Pilpres 2024.

"Janji tersebut perlu direalisasikan segera. Salah satu tujuannya adalah lebih fokus meningkatkan penerimaan negara terutama perpajakan untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak (tax ratio) sebesar 10%-12,0% PDB pada 2025," kata Koni, mantan pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

[caption id="attachment_72595" align="alignnone" width="826"] Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni menerima Penghargaan Patriot Pajak dari Ketua Tax Payer Community Abdul Koni di Menara Peninsula, Jakarta./Foto: PajakOnline.com[/caption]

Koni menjelaskan, pembentukan Kementerian Penerimaan Negara membuka akses seluas-luasnya dalam pemerataan pembangunan nasional guna mewujudkan Indonesia maju adil makmur dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Koni.

Berita lainnya di Headlines