TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Kewajiban Pajak Artis atau Freelancer, Cek!

·

Kewajiban Pajak Artis atau Freelancer, Cek!

PajakOnline.com—Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Uang pajak digunakan untuk pemerataan pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati rakyat Indonesia. Kita wajib berkontribusi dalam membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah tak pandang bulu dalam pengenaan pajak pada setiap profesi.

Kewajiban membayar pajak tak hanya wajib bagi mereka yang memiliki pekerjaan tetap. Namun, pajak juga dikenakan bagi Anda para pekerja lepas, artis, atau freelancer. Freelancer adalah orang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen kepada suatu individu maupun badan/perusahaan dalam jangka waktu tertentu.

Mengapa seorang freelancer tetap dibebankan pajak sedangkan mereka tidak terikat pada perusahaan apapun? Sebab, freelancer menghasilkan uang atau memperoleh pendapatan. Maka dari itu, bagi Anda pekerja lepas atau seorang freelancer penting untuk mengetahui pajak yang harus dibayarkan.

Pajak yang dibebankan freelancer merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dan penghitungan pajaknya dilakukan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yakni norma yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak dalam perhitungan penghasilan neto dalam satu tahun pajak sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 25/29 terutang.

Tarif Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) sebesar 50%. Kemudian, NPPN akan dikalikan dengan penghasilan kotor freelancer per tahunnya. Namun, untuk dapat menggunakan NPPN, freelancer harus memenuhi syarat berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan peredaran bruto atau omzet bruto di bawah Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh dan PP No. 46 Tahun 2013.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang hendak menggunakan NPPN dalam menghitung penghasilan neto, wajib memberitahukan DJP atau KPP terdekat dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak bersangkutan. (Atania Salsabla)

Berita lainnya di Headlines