TRENDING
Kapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPMI Manufaktur Indonesia Kembali Ekspansif, Tembus 52,4Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS, Pasar Dibayangi Tekanan GlobalEnam Pihak Ditunjuk Pungut PPN dalam Transaksi Digital Luar NegeriPendaftaran USKP Periode III 2026 Dibuka, Jadi Ujian Mengulang Terakhir Masa TransisiTarif Bunga Sanksi Pajak Oktober 2026 Turun, Ini RinciannyaPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSPKapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPMI Manufaktur Indonesia Kembali Ekspansif, Tembus 52,4Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS, Pasar Dibayangi Tekanan GlobalEnam Pihak Ditunjuk Pungut PPN dalam Transaksi Digital Luar NegeriPendaftaran USKP Periode III 2026 Dibuka, Jadi Ujian Mengulang Terakhir Masa TransisiTarif Bunga Sanksi Pajak Oktober 2026 Turun, Ini RinciannyaPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSP
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Komitmen G20 Percepat Pertumbuhan Berkelanjutan dan Inklusif

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Tahun 2022 mendatang, merupakan tahun yang sangat penting dan krusial untuk memperkuat kerjasama global dalam mecapai pemulihan ekonomi global. Indonesia telah mengidentifikasi beberapa agenda pembangunan infrastruktur potensial untuk tahun 2022 dan berharap dapat mendiskusikannya dengan banyak pemangku kepentingan. Di antara agenda infrastruktur potensial, yang pertama adalah mendorong investasi infrastruktur yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speechnya pada B20-G20 Dialogue on Finance and Infrastructure Accelerating Sustainable and Inclusive Growth secara virtual, belum lama ini.

“Infrastruktur berkelanjutan memiliki potensi kontribusi yang sangat besar dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk memperkuat tata kelola termasuk proses persiapan proyek dan pelibatan pemangku kepentingan,” jelas Menkeu.

Menkeu menambahkan, hal ini perlu dilakukan dengan tepat agar manfaatnya dapat dinikmati secara tepat waktu bagi banyak negara. Beberapa negara masih menghadapi gap capacity terutama pada tata kelola dalam mengembangkan proyek infrastruktur yang berkelanjutan. Oleh karena itu dukungan internasional dan upaya domestik harus diupayakan bersama.

“Kedua, alur kerja atau peta jalan menuju infrastruktur sebagai kelas aset sangat penting untuk memastikan pasar yang berfungsi dengan baik untuk pembiayaan infrastruktur, melindungi kepentingan investor dan pada saat yang sama memastikan efisiensi, stabilitas dan memegang nilai integritas serta anti-korupsi sambil meminimalkan peraturan yang tidak perlu,” tambahnya.

Ketiga mengembangkan regulasi infrastruktur digital. Pertumbuhan ekonomi digital telah menyebabkan munculnya risiko regulasi baru, termasuk privasi, kebijakan persaingan informasi dan keamanan siber. Agenda infrastruktur digital membutuhkan pendekatan umum untuk membantu mempromosikan infrastruktur, sumber pendanaan dan kesepakatan prinsip peraturan umum untuk berdampak pada kesetaraan pembangunan.

“Terakhir, penting untuk menegaskan kembali komitmen untuk melanjutkan dan meningkatkan upaya kolektif G20 untuk memastikan bahwa semua sektor perekonomian dapat pulih bersama dan berinvestasi untuk masa depan yang lebih baik. Agenda pembangunan infrastruktur dalam G20 pada tahun 2022 ketika Indonesia akan memegang presidensi, harus mencerminkan aspirasi penting ini,” kata Menkeu Sri Mulyani