TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Korupsi Pajak Bikin Orang Malas Bayar Pajak, Cegah dengan Teknologi Canggih

·

Korupsi Pajak Bikin Orang Malas Bayar Pajak, Cegah dengan Teknologi Canggih

PajakOnline.com—Pemungutan pajak di Indonesia tidak terlepas dari beragam masalah. Mulai dari masalah kualitas layanan, teknologi perpajakan yang ketinggalan zaman, serta mentalitas kejujuran para aparatur pajak. Permasalahan ini dapat berujung pada ketidakpatuhan wajib pajak. Padahal,  negara membutuhkan pendapatan, yang diperoleh salah satunya dari penerimaan pajak. Namun, kepatuhan pajak di Indonesia dinilai masih rendah.

Kepatuhan pajak menjadi perhatian bersama karena setiap tahunnya target penerimaan pajak terus meningkat. Masalah ketidakpatuhan pajak masih menjadi masalah serius di negara kita.

Berbagai kasus perpajakan dapat berujung pada ketidakpatuhan. Seperti kasus korupsi pajak dan wawasan pengetahuan masyarakat yang minim mengenai manfaat membayar pajak.

Khusus kasus korupsi pajak yang masih terjadi membuat orang menjadi tambah malas membayar pajak. Bahkan, tidak rela membayar pajak. Wajib pajak khawatir uang pajaknya malah dikorupsi dan tidak dipergunakan atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk tujuan mulia pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Kurangnya sosialisasi perpajakan yang massif, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap amanah dalam memanfaatkan uang pajak bagi aparatur pajak menyebabkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak masih rendah. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin tinggi keberhasilan penerimaan pajak. Dengan demikian, target pajak dapat tercapai.

Sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Upaya peningkatan kesadaran akan kewajiban perpajakan harus dianggap sebagai prioritas.

Kebijakan otoritas pajak menerapkan self self assessment, di mana wajib pajak diberi tanggung jawab sepenuhnya untuk mengurus perpajakannya mulai dari daftar, hitung, bayar hingga lapor. Sistem ini terkadang dipertanyakan apakah efektif? Karena masih banyak wajib p.ajak yang belum tahu cara menghitung, melapor pajaknya, ada juga yang masih lalai dalam melaksanakan kewajibannya, bahkan dalam beberapa kasus melakukan kecurangan dalam pelaporan perpajakannya.

Sebaiknya pemerintah menganggap serius faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Jangan hanya menerapkan penerimaan target pajak yang tinggi karena percuma, tidak semua orang memahami betul tentang perpajakan.

Oleh karena itu, perlu untuk membenahi teknologi perpajakan secara serius, agar semakin memberikan banyak kemudahan. Teknologi perpajakan juga dapat mencegah terjadinya korupsi pajak. Self assessment bisa saja dievaluasi, diubah dengan teknologi robot penghitungan pajak yang canggih.

Selain itu, otoritas pajak semestinya memperbanyak sosialisasi dan semakin meningkatkan kualitas pelayanan pajak serta terus menerus  mengedukasi masyarakat para wajib pajak agar semakin mudah dalam mengakses layanan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines