TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Repatriasi dalam Perpajakan

· ·

Repatriasi dalam Perpajakan

PajakOnline.com—Dalam dunia perpajakan repatriasi erat kaitannya dengan program pengampunan pajak (tax amnesty). Istilah tersebut terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 118/PMK.03/2016 dalam bentuk formulir surat pernyataan harta bersih yang ada di luar negeri namun belum dilaporkan dalam SPT PPh terakhir.

Repatriasi merupakan proses pengembalian akumulasi penghasilan yang berupa aset harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke dalam wilayah NKRI. Atau sederhananya, repatriasi adalah dana yang kembali ke Indonesia dan diinvestasikan di dalam negeri.

Penghasilan yang dicari di Indonesia, sebaiknya diinvestasikan kembali ke Indonesia dan diharapkan dapat mensejahterakan negara. Itu lah mengapa, repatriasi dalam tax amnesty mewajibkan harta yang telah dikembalikan harus ditanamkan kembali dalam bentuk investasi di Indonesia minimal selama 3 tahun.

Jenis aset dan harta repatriasi memiliki ragam jenis. Bentuk dari aset dan harta yang dimaksud berupa:


  •  Rekening tabungan

  •  Properti (rumah dan tanah)

  •  Kendaraan bermotor

  •  Uang tunai

  •  Surat berharga

  •  Logam mulia, Dll


Perihal tarif yang dikenakan terkait repatriasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki aturan main tersendiri. Tarif terbagi menjadi 3 periode tax amnesty, yakni:

  •  Tarif 4% untuk periode I

  •  Tarif 6% untuk periode II

  •  Tarif 10% untuk periode III


Selain penyetoran tarif pajak yang sesuai periodenya, terdapat syarat dari DJP mengenai harta wajib pajak yang direpatriasi harus diinvestasikan ke dalam negeri selama 3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk-bentuk berikut ini:

  •  Surat berharga Negara Kesatuan Republik Indonesia

  •  Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah

  •  Obligasi Badan Usaha Milik Negara

  •  Investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha

  •  Investasi keuangan pada Bank Persepsi

  •  Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

  •  Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah, dan

  •  Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Berikutnya setelah harta diinvestasikan ke negara selama 3 tahun, harta yang diserahkan oleh wajib pajak tersebut tidak dapat dialihkan ke luar negeri selama 3 tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pengampunan Pajak. (Azzahra Choirrun Nissa)

Berita lainnya di Headlines