TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Mahkamah Agung Rilis Laporan Tahunan: 7.509 Perkara PK Pajak Diputus, Kontribusi Signifikan pada Keuangan Negara

·

Mahkamah Agung Rilis Laporan Tahunan: 7.509 Perkara PK Pajak Diputus, Kontribusi Signifikan pada Keuangan Negara

Jakarta, PajakOnline — Mahkamah Agung (MA) secara resmi merilis Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025 yang mencatat capaian signifikan dalam penanganan sengketa pajak oleh badan peradilan pajak di bawah kewenangannya.

Data resmi menunjukkan penyelesaian luar biasa pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) perkara pajak sepanjang tahun lalu.

Dalam laporan yang dipublikasikan MA pada 13 Februari 2026, total perkara pajak yang ditangani sepanjang 2025 mencapai 23.392 perkara.

Jumlah ini merupakan gabungan dari 8.044 perkara sisa tahun sebelumnya dan 15.348 perkara baru masuk di tahun 2025. Dari total tersebut, 15.333 perkara atau sekitar 65,98% berhasil diputus oleh Pengadilan Pajak.

Lebih menonjol lagi, MA mencatat bahwa dari 7.510 perkara PK pajak, hampir semuanya telah diputuskan.

Sebanyak 7.509 PK pajak berhasil diputus sepanjang tahun 2025 sehingga hanya menyisakan satu perkara yang belum memiliki keputusan di akhir tahun.

Pencapaian ini menjadi bukti kuat kontribusi Mahkamah Agung terhadap penyelesaian sengketa pajak dan dampaknya terhadap penerimaan negara.
Berdasarkan laporan, melalui putusan-putusan PK pajak, MA telah menetapkan besaran pajak yang wajib dibayarkan kepada negara senilai Rp20,89 triliun ditambah USD 107,43 juta.

Dalam pidato pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2026, Ketua MA menyatakan bahwa realisasi putusan PK pajak bukan hanya mendukung kebijakan nasional dalam penerimaan negara, tetapi juga mencerminkan peran penting peradilan dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat wajib pajak.

Catatan lain dari laporan tahunan menunjukkan bahwa perkara banding mendominasi berbagai jenis sengketa pajak, menunjukkan dinamika yang tinggi dalam proses litigasi perpajakan di Indonesia.

Laporan ini sekaligus menjadi indikator kinerja lembaga yudikatif di tengah reformasi administrasi dan sistem perpajakan yang terus berlangsung, termasuk integrasi sistem digital seperti Coretax yang mulai diterapkan pada tahun pajak 2025.

Ketua MA menegaskan bahwa peran lembaga peradilan tidak hanya soal penerimaan negara, tetapi juga memastikan penegakan hukum pajak berjalan dengan adil, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berita lainnya di Headlines