Sengketa Pajak, Syarat dan Ketentuan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

PajakOnline.com—Dalam artikel sebelumnya kita telah membahas bersama mengenai upaya hukum yang dapat diambil oleh Wajib Pajak apabila masih belum puas dengan putusan banding dalam sengketa pajak. Upaya hukum yang dimaksud adalah peninjauan kembali. Upaya hukum peninjauan kembali ini dapat diajukan kepada Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Pajak yang hanya dapat diajukan satu kali.

Kali ini, kita akan menyampaikan mengenai syarat dan ketentuan pengajuan peninjauan kembali yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU Mahkamah Agung).

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

2. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghadirkan putusan yang berbeda.

3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut kecuali yang diputus mengabulkan sebagian atau seluruhnya dan menambah pajak yang harus dibayar.

4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.

5. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 68 UU Mahkamah Agung menyatakan, permohonan peninjauan kembali harus diajukan oleh pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Merujuk pada Pasal 93 ayat (2b) UU Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dengan 2 ketentuan jangka waktu, yaitu:

1. Apabia pengambilan keputusan dilakukan melalui pemeriksaan acara biasa, Mahkamah Agung akan mengambil keputusan dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima.

2. Dalam hal putusan Pengadilan Pajak dilakukan melalui pemeriksaan acara cepat, Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus dalam jangka waktu 1 bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung. (Atania Salsabila)