TRENDING
Pemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSPDPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo SigitPemerintah Hitung Penyesuaian PTKP, Besaran Baru Belum DiputuskanPajak Marketplace Tak Jadi Dipungut Hari Ini, DJP Tetapkan Mulai 1 November 2026Coretax Resmi Tinggalkan Skema Delta, Mulai Hari Ini Pembetulan SPT Gunakan Mekanisme ReplacePenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSPDPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo SigitPemerintah Hitung Penyesuaian PTKP, Besaran Baru Belum DiputuskanPajak Marketplace Tak Jadi Dipungut Hari Ini, DJP Tetapkan Mulai 1 November 2026Coretax Resmi Tinggalkan Skema Delta, Mulai Hari Ini Pembetulan SPT Gunakan Mekanisme ReplacePenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 Triliun
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Manfaat Pajak Karbon

Redaksi PajakOnline · 29 Jan 2024, 16.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas semua emisi karbon, yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan hidup (Pajak Karbon: Eykel Bryken dan Suparna Wijaya 2022 ). Adapun emisi karbon yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah karbon dioksida, metana, serta gas rumah kaca lainnya. Pajak karbon ini dikenakan untuk semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan emisi karbon, baik produksi maupun konsumsi.

Menurut Rudy Gunawan, dkk dalam buku Hukum Pajak di Indonesia (2023), pajak karbon adalah pajak yang dikenakan terhadap penggunaan bahan bakar fosil. Pada dasarnya, pajak karbon menjadi salah satu instrumen atau alat untuk mengurangi emisi karbon, demi masa depan yang lebih bersih, sehat, juga berkelanjutan.

Sederhananya, pajak karbon merupakan beban fiskal yang diterapkan pada segala kegiatan yang menghasilkan emisi karbon. Dilansir dari situs IMF, salah satu contoh penerapan pajak karbon adalah menaikkan harga listrik dan bensin.

Manfaat dari penerapan pajak karbon, pada dasarnya, adalah mengurangi penggunaan energi yang merugikan lingkungan.

Adapun manfaat pajak karbon sebagai berikut:

1. Membantu pendanaan investasi produktif

2. Mengurangi penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan

3. Mendatangkan insentif untuk pemerintah.

Pada dasarnya, penerapan pajak karbon seharusnya menjadi langkah penting yang diambil oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Ini merupakan tindakan aktif yang dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim secara signifikan. (Wiasti Meurani)