TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pajak Karbon Bikin AS Malu pada Indonesia

·

Pajak Karbon Bikin AS Malu pada Indonesia

PajakOnline.com—Kepala Badan kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengungkapkan bahwa Amerika Serikat (AS) merasa malu kepada Indonesia karena adanya pajak karbon.

AS yang menjadi negara maju dan negara superpower tidak memiliki mekanisme pajak karbon. Sementara Indonesia selaku negara berkembang dapat mengeluarkan mekanisme harga karbon (carbon pricing) dan instrumen pajak karbon pada reformasi perpajakannya dalam masa pandemi.

"Jadi mereka waktu kita ngobrol dengan mereka di (Washington) DC, IMF-World Bank meeting, ketemu di Glasgow, Roma, COP 26, mereka malu. Wah Indonesia bisa keluar yang namanya pajak karbon," kata Febrio dalam acara webinar Presidensi G20 - Manfaat Bagi Indonesia dan Dunia di Jakarta, belum lama ini.

Menurut kepala BKF, Indonesia tergolong negara berkembang yang lebih maju jika berkaitan dengan isu perubahan iklim (climate change). Karena, Indonesia memiliki peran dalam mengurangi emisi karbon.

Terlebih lagi, ada dampak yang dirasakan dari perubahan iklim, yaitu naiknya air laut sampai pemanasan global.

Febrio menyebutkan Indonesia sebagai negara berkembang memiliki cara berpikir yang lebih advance dalam konteks carbon pricing, makanya di UU HPP dikeluarkan pajak karbon. "Gak banyak negara berkembang yang punya pajak karbon, Bahkan AS tidak punya pajak karbon," katanya.

Febrio menjelaskan, mekanisme harga karbon dan pajak karbon menjadi hasil kesadaran (awareness) masyarakat dan milenial di Indonesia. Karena, Undang-Undang menjadi produk politik yang penyusunannya berasal dari kultur masyarakat.

Dari pemikiran masyarakat itu lalu, disuarakan pada beberapa forum dunia, contohnya COP26 dan KTT G20 yang dilaksanakan tahun depan.

"Kita nggak mau macam-macam dan main-main dengan climate change risks. Kita tahu dampaknya bagi masyarakat, ekonomi, terutama generasi penerus bangsa ini. Kita tunjukkan aksi nyata, dalam konteks transisi energi facing down coal (mengurangi penggunaan batu bara)," kata Febrio.

Dalam tahap pertama, Indonesia telah menyiapkan mekanisme transisi energi yang disebut dengan energy transition mechanism. Lewat mekanisme ini, Indonesia akan mengganti PLTU batu bara secara perlahan dan diganti dengan energi terbarukan.

"Kita akan facing down coal tapi at the same time, kita replace untuk renewable. Di sini mungkin agak rumit tapi enggak apa-apa kita akan coba dan kita kejar dalam jangka pendek. Kenapa? Karena memang itu komitmen kita sebagai bangsa muda dan milenial," tutup Kepala BKF Febrio Kacaribu.(Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines