Pajak Karbon Bikin AS Malu pada Indonesia

PajakOnline.com—Kepala Badan kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengungkapkan bahwa Amerika Serikat (AS) merasa malu kepada Indonesia karena adanya pajak karbon.

AS yang menjadi negara maju dan negara superpower tidak memiliki mekanisme pajak karbon. Sementara Indonesia selaku negara berkembang dapat mengeluarkan mekanisme harga karbon (carbon pricing) dan instrumen pajak karbon pada reformasi perpajakannya dalam masa pandemi.

"Jadi mereka waktu kita ngobrol dengan mereka di (Washington) DC, IMF-World Bank meeting, ketemu di Glasgow, Roma, COP 26, mereka malu. Wah Indonesia bisa keluar yang namanya pajak karbon," kata Febrio dalam acara webinar Presidensi G20 - Manfaat Bagi Indonesia dan Dunia di Jakarta, belum lama ini.

Menurut kepala BKF, Indonesia tergolong negara berkembang yang lebih maju jika berkaitan dengan isu perubahan iklim (climate change). Karena, Indonesia memiliki peran dalam mengurangi emisi karbon.

Terlebih lagi, ada dampak yang dirasakan dari perubahan iklim, yaitu naiknya air laut sampai pemanasan global.

Febrio menyebutkan Indonesia sebagai negara berkembang memiliki cara berpikir yang lebih advance dalam konteks carbon pricing, makanya di UU HPP dikeluarkan pajak karbon. "Gak banyak negara berkembang yang punya pajak karbon, Bahkan AS tidak punya pajak karbon," katanya.

Febrio menjelaskan, mekanisme harga karbon dan pajak karbon menjadi hasil kesadaran (awareness) masyarakat dan milenial di Indonesia. Karena, Undang-Undang menjadi produk politik yang penyusunannya berasal dari kultur masyarakat.

Dari pemikiran masyarakat itu lalu, disuarakan pada beberapa forum dunia, contohnya COP26 dan KTT G20 yang dilaksanakan tahun depan.

"Kita nggak mau macam-macam dan main-main dengan climate change risks. Kita tahu dampaknya bagi masyarakat, ekonomi, terutama generasi penerus bangsa ini. Kita tunjukkan aksi nyata, dalam konteks transisi energi facing down coal (mengurangi penggunaan batu bara)," kata Febrio.

Dalam tahap pertama, Indonesia telah menyiapkan mekanisme transisi energi yang disebut dengan energy transition mechanism. Lewat mekanisme ini, Indonesia akan mengganti PLTU batu bara secara perlahan dan diganti dengan energi terbarukan.

"Kita akan facing down coal tapi at the same time, kita replace untuk renewable. Di sini mungkin agak rumit tapi enggak apa-apa kita akan coba dan kita kejar dalam jangka pendek. Kenapa? Karena memang itu komitmen kita sebagai bangsa muda dan milenial," tutup Kepala BKF Febrio Kacaribu.(Ridho Rizqullah Zulkarnain)