TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Marketplace Kini Jadi Pemungut PPh Pasal 22

· ·

Marketplace Kini Jadi Pemungut PPh Pasal 22

PajakOnline | Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 resmi menetapkan platform e‑commerce atau marketplace—termasuk Shopee, Tokopedia, Bukalapak, TikTok Shop, dan Lazada—bertindak sebagai pemungut dan penyetor PPh Pasal 22 sebesar 0,5 % dari nilai bruto transaksi yang dikelola.

Siapa yang dipungut?

Pedagang dalam negeri yang memperoleh penghasilan melalui marketplace. Ini mencakup individu dan badan usaha, baik penjual barang maupun penyedia jasa, yang menggunakan rekening escrow atau sistem pembayaran platform.

Besaran potongan ditetapkan 0,5 % dari nilai bruto transaksi—tidak termasuk PPN atau biaya lain.

Bukan pajak baru

Kebijakan ini bukanlah pengenaan pajak baru, melainkan penyederhanaan mekanisme pemungutan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan fiskal. Pedagang online dimudahkan karena otomatis langsung dipotong pajaknya oleh marketplace.

Pengecualian dan Tata Cara

Pedagang dengan omzet ≤ Rp 500 juta/tahun— Tidak akan dipotong PPh 22 jika menyampaikan surat pernyataan omzet beserta NPWP atau NIK. Jika tidak, otomatis dipungut.

Pedagang besar (omzet > Rp 500 juta): Pemungutan berjalan otomatis, dan jumlah yang dipungut dapat dikreditkan ke SPT Tahunan—menarik tren bagi pengusaha skala menengah ke atas.

Marketplace wajib menyampaikan NPWP/NIK, nama merchant/penjual, dan alamat korespondensi ke DJP.

PMK ini diundangkan tanggal 14 Juli 2025. Penunjukan pemungut dilakukan secara bertahap; setelah ditunjuk, eksekusi pajak oleh marketplace akan berlaku pada bulan berikutnya.

Ketua Tax Payer Community Abdul Koni mengatakan, para pedagang atau penjual online dengan omzet di bawah Rp500 juta tidak dipotong PPh. Namun mereka harus segera melengkapi NPWP/NIK dan surat pernyataan omzet ke marketplace untuk mencegah pemungutan pajak secara otomatis. Untuk penjual skala besar atau lebih dari > Rp 500 juta pastikan datanya lengkap, dan manfaatkan pemungutan sebagai kredit pajak saat pelaporan SPT.

Menurut Koni, edukasi merchant (pedagang/penjual online) menjadi kelancaran transisi pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan oleh marketplace.

"Dampak kebijakan ini memberikan keadilan fiskal, menyamakan beban pajak antar pelaku ekonomi digital dan tradisional. Selain itu, pemungutan otomatis mengurangi celah pajak (shadow economy) digital. Pedagang online tidak lagi harus menyetorkan sendiri pajaknya. Marketplace jadi titik control," kata Koni, mantan pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak.

Koni mengatakan PMK 37/2025 menandai era baru bagi pajak e‑commerce di Indonesia—memindahkan beban administratif dari penjual ke marketplace. "Efektif meningkatkan transparansi pendapatan negara sekaligus meringankan beban UMKM yang patuh sebagai pembayar pajak," pungkas Koni.

Baca Juga:

https://www.pajakonline.com/pemerintah-tunjuk-pihak-lain-sebagai-pemungut-pajak-penghasilan/

Berita lainnya di Headlines