TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Memproyeksi Effort DJP Pasca Pandemi Covid-19

· ·

Memproyeksi Effort DJP Pasca Pandemi Covid-19

Oleh Abdul Koni, Managing Partners PajakOnline Consulting Group

PajakOnline.com—Pemerintah cukup responsif dalam upaya mencegah dampak ekonomi dari pandemi virus corona atau Covid-19. Kebijakan fiskal di bidang perpajakan telah digelontorkan baik dalam bentuk administrasi yaitu perpanjangan deadline pelaporan dan mempermudah proses pelaporan hingga memberikan insentif perpajakan melalui PMK Nomor 44 Tahun 2020 berupa PPh Final DTP bagi WP UMKM, PPh Pasal 21 DTP, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan Restitusi PPN dipercepat.

Abdul Koni, Managing Partners
PajakOnline Consulting Group

Kebijakan fiskal di bidang perpajakan ini tentu akan berpengaruh pada kebijakan pajak dalam jangka menengah-panjang.

Berbagai strategi konsolidasi fiskal atau penyehatan APBN akan ditempuh, salah satunya tentu melalui peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak.

Pandemi Covid-19 sedikit banyaknya memberikan banyak pelajaran bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terutama di sektor pelayanan berbasis Teknologi Informasi. Kondisi yang memaksa hampir seluruh petugas melakukan pekerjaan dari rumah atau secara work from home (WFH). Mengharuskan DJP menyediakan layanan-layanan berbasis online yang saat ini beberapa telah tersedia pada layanan-layanan di laman resmi pajak.go.id.

Teknologi Informasi akan menjadi tools yang digunakan oleh DJP guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bahkan bukan tidak mungkin e-audit pun bisa dilakukan melalui teknologi informasi ini.


Teknologi informasi yang dibangun tentu akan mempermudah petugas pajak melakukan pengawasan dan analisa terhadap data dan atau laporan yang dilakukan wajib pajak. Dengan teknologi informasi pun, kegiatan ekstensifikasi untuk memperluas basis pajak lebih mudah dilakukan.

Sementara itu, kegiatan intensifikasi tentu akan lebih ditingkatkan guna meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung pemerintah dalam upaya menyehatkan APBN.

Target peningkatan penerimaan pajak akan difokuskan, baik kepada wajib pajak yang belum patuh maupun terhadap wajib pajak yang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pembayaran pajaknya. Wajib pajak besar orang pribadi atau High Net Worth Individual (HNWI) bukan tidak mungkin menjadi salah satu target intensifikasi perpajakan.

Kebijakan pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak dalam rangka perluasan basis pajak yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/Pj./2020 akan dilakukan seoptimal mungkin guna tercapainya target penerimaan.

Wajib pajak yang memiliki indikasi ketidakpatuhan tinggi akan masuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3) yang akan dianalisa untuk ditindaklanjuti apakah akan dikategorikan menjadi Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) atau tidak.

Salah satu indikator wajib pajak dengan tingkat ketidakpatuhan tinggi adalah belum pernah diperiksa 3 tahun terakhir. Hal ini berarti bagi wajib pajak yang dalam 3 tahun terakhir belum pernah diperiksa akan menjadi target untuk dilakukan pengujian.

Tentunya untuk memastikan bahwa wajib pajak yang belum pernah diperiksa dalam 3 tahun terakhir tersebut akan dikategorikan menjadi DSPP atau tidak, akan melalui pengujian terhadap indikator-indikator yang lainnya seperti analisa terhadap Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR), Gross Profit Margin (GPM) dan Net Profit Margin (NPM) dengan benchmarking sejenis, maupun indikator-indikator yang lainnya.

Pasca Pandemi Covid-19, jumlah sengketa pajak diprediksi akan mengalami peningkatan seiring dengan gencarnya petugas pajak melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Bagi wajib pajak, tentunya dibutuhkan tax assurance dan pengelolaan manajemen resiko perpajakan yang baik guna mencegah resiko perpajakan yang tidak diinginkan.

Baca Juga:


Kami membuka pendaftaran untuk menjadi member PajakOnline, untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap

Anda dapat menghubungi nomor telepon/WA: 08111-44-0177.

Untuk mendaftarkan diri Anda menjadi member PajakOnline silakan klik:

DAFTAR MEMBER

PajakOnline Group | Media | Community | Campus | Event | Consulting

Berita lainnya di Headlines