TRENDING
DPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo SigitPemerintah Hitung Penyesuaian PTKP, Besaran Baru Belum DiputuskanPajak Marketplace Tak Jadi Dipungut Hari Ini, DJP Tetapkan Mulai 1 November 2026Coretax Resmi Tinggalkan Skema Delta, Mulai Hari Ini Pembetulan SPT Gunakan Mekanisme ReplacePenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026DPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo SigitPemerintah Hitung Penyesuaian PTKP, Besaran Baru Belum DiputuskanPajak Marketplace Tak Jadi Dipungut Hari Ini, DJP Tetapkan Mulai 1 November 2026Coretax Resmi Tinggalkan Skema Delta, Mulai Hari Ini Pembetulan SPT Gunakan Mekanisme ReplacePenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Mengenal Tax Room Juara, Pusat Data Pajak Pemkot Tangerang

Redaksi PajakOnline · 22 Feb 2024, 04.40 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang memiliki Tax Room Juara sejak 2022. Ruangan ini merupakan ruang basis data pajak Kota Tangerang. Tempat yang nyaman dengan desain modern ini menyajikan dashboard data, informasi terkait PBB-P2, BPHTB dan PAD Kota Tangerang yang berbasis goespasial.

Kepala Bapenda Kota Tangerang Kiki Wibhawa menuturkan, Tax Room Juara juga dapat dijangkau secara online melalui di laman maps.tangerangkota.go.id/taxroom.

“Lewat Tax Room Juara, pelayanan Bapenda ada pada satu pintu. Baik pelayanan kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan monitoring secara internal,” kata Kiki seperti dilansir laman Pemkot Tangerang, Rabu (21/2/2024).

Kiki menjelaskan, dashboard Tax Room Juara juga memiliki help desk yang otomatis terhubung dengan WhatsApp dan Laksa yang siap menjawab pertanyaan masyarakat khususnya wajib pajak.

Secara internal lewat data yang tersaji dapat menetapkan target. Karena, Tax Room Juara menyajikan data PAD secara realtime, hubungan dan pengaruh rencana tata ruang wilayah, kepemilikan Tanah BPN hingga Zona Nilai Tanah terhadap kebijakan dan pengurangan PBB dan PAD Kota Tangerang.

“Selain itu, data PBB karena menyajikan data tiap NOP secara rinci baik itu luas tanah, bangunan, alamat dan lain sebagainya. Serta penerimaan, karena Tax Room Juara dapat menyajikan data penerimaan PBB dan BPHTN secara realtime,” kata Kiki.