TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Menkeu Sri Mulyani: Kerja Cepat, Cermat, dan Adaptasi pada Ketidakpastian

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, 23 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 102 Pejabat Administrator, dan 10 Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam pelantikan ini, Menkeu juga menyaksikan serah terima jabatan Inspektur Jenderal dari Sumiyati kepada Awan Nurmawan Nuh.

Menkeu menegaskan, pelantikan hari ini melibatkan pejabat yang berasal dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik yang mengalami rotasi maupun promosi.

Namun, Menkeu mengingatkan bahwa sebagai pejabat pengelola keuangan negara yang bekerja di Kemenkeu, di mana pun bertugas adalah sama pentingnya karena keuangan negara adalah instrumen yang luar biasa penting dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Biasakan untuk bekerja secara cepat, cermat dan terus beadaptasi karena kita sedang dihadapkan pada ketidakpastian. Suatu musuh bersama yang tidak terlihat kasat mata, tapi dampaknya sangat terasa,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam keterangan pers Kemenkeu yang kami kutip hari ini.

Menkeu meminta semua pejabat yang dilantik dapat menjadi teladan, serta menjaga dan saling peduli dengan anggota tim. “Tunjukkan perhatian yang mendalam kepada tim anda, jaga terus komunikasi agar anda dan jajaran saling menjaga dan saling peduli. Anda juga harus menjadi contoh dalam bekerja dan melayani masyarakat, bahwa meskipun kondisi pandemi sangat menghimpit, namun, kita tetap mencoba hadir memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan kehadiran pemerintah,” kata Menkeu.

APBN sebagai instrumen yang luar biasa penting akan selalu hadir, bekerja keras dan bekerja cepat dalam melindungi masyarakat. Namun, terkadang bahasa teknis dalam APBN menjadikan masyarakat kurang memahaminya.

Oleh karena itu, para pejabat di Kemenkeu dapat mengisi ruang publik dan menyampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami.

“Pejabat Kementerian Keuangan mampu menjelaskan apa yang anda lakukan, apa manfaatnya untuk publik? Mengapa kita melakukan sesuatu? Jelaskan itu kepada anak buah anda dan juga kepada masyarakat, gunakan bahasa yang mudah. Isi ruang publik dengan penjelasan yang sederhana namun yang mengena yang bisa dipahami karena masyarakat membutuhkannya,” tegas Menkeu.

Untuk itu, Menkeu meminta semua jajaran di Kemenkeu untuk dapat bekerja tidak secara rutin dan biasa saja. Selain itu, yang juga penting untuk dilakukan adalah terus bersinergi dan berkolaborasi sebagai Satu Kementerian Keuangan, dan terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai instansi dan pemerintah daerah.

“Seluruh jajaran Kemenkeu harus ada sense of responsibility. Rasa tanggung jawab, rasa bahwa situasi ini bukan situasi yang biasa-biasa saja. Ini situasi yang luar biasa dilihat dari sudut manapun. Tidak bekerja rutin dan seperti biasanya. Berikan pelayanan terbaik dan lakukan tanggung jawab dengan sense of responsibility,” kata Menkeu Sri Mulyani.