TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Menkeu Sri Mulyani: Retribusi Dikurangi, Beban Ekonomi Tidak Melonjak

·

Menkeu Sri Mulyani: Retribusi Dikurangi, Beban Ekonomi Tidak Melonjak

PajakOnline.com—Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) pengurangan jumlah jenis retribusi yang sebelumnya 32 jenis menjadi 18 jenis retribusi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, retribusi perlu disederhanakan untuk meningkatkan kemudahan investasi di daerah dan dalam rangka mendukung dan membantu sektor usaha.

"Pada satu sisi pendapatan asli daerah terjaga dan beban kegiatan ekonomi tidak menjadi melonjak," kata Menkeu Sri Mulyani.

Menkeu menjelaskan,  ada beberapa jenis retribusi pada UU 28/2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dihapuskan. Alasannya retribusi itu berhubungan dengan layanan yang harus pemerintah daerah sediakan tanpa dilakukan pemungutan.

Kebanyakan retribusi yang dihapus yaitu retribusi jasa umum. Seperti retribusi biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman, sampai retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Umumnya, retribusi dalam UU HKPD terdapat 5 jenis retribusi jasa umum, 10 jenis retribusi jasa usaha, dan 3 jenis retribusi perizinan tertentu. Dalam retribusi jasa umum, pemda tidak bisa melakukan pemungutan retribusi itu, dan memberi pelayanan secara gratis apabila peluang penerimaannya sangat kecil.

Walau retribusi jumlahnya dikurangi, pemerintah pusat berwenang atas penambahan jenis retribusi di luar retribusi yang terdapat pada UU HKPD. Kemudian retribusi baru diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Pada PP itu, pemerintah mengatur mengenai objek retribusi, subjek, dan wajib retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi dan tata cara penghitungan retribusi. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines