TRENDING
Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026, Wajib Pajak Diminta Siapkan Bukti PendukungPengadilan Pajak Umumkan Antrean Layanan Hari Ini, Wajib Pajak Diminta Perhatikan JadwalSebanyak 25 Aset Sitaan Pajak Senilai Rp17,8 Miliar di Kalbar Segera DilelangSebanyak 420.000 Wajib Pajak Orang Pribadi Kena PPh 35%Harga Minyak Tembus USD100, Risiko Ekonomi Global dan Indonesia MeningkatBank Dunia Naikkan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 Menjadi 5,2%Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Digelar 12 Oktober 2026, Peserta Diminta Siapkan Perangkat dan JaringanKurs Pajak 7–13 Oktober 2026: Dolar AS Naik Jadi Rp17.935DJP Kejar Target Pajak Rp2.593,35 Triliun pada 2027, Ini StrateginyaBSU Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja Segera Disiapkan, Syarat dan Jadwal Pencairan Masih Menunggu AturanSatgas PKH Setor Rp13,24 Triliun ke Negara, Termasuk Penerimaan PajakTiga Indikator Ekonomi Menguat, Fundamental Indonesia Makin Terjaga Masuki Kuartal IV 2026Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,29 Persen, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangInflasi September 2026 Naik Jadi 3,28 Persen, Harga Pangan Jadi SorotanSurplus Perdagangan Indonesia Capai USD7,25 MiliarKeyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026, Wajib Pajak Diminta Siapkan Bukti PendukungPengadilan Pajak Umumkan Antrean Layanan Hari Ini, Wajib Pajak Diminta Perhatikan JadwalSebanyak 25 Aset Sitaan Pajak Senilai Rp17,8 Miliar di Kalbar Segera DilelangSebanyak 420.000 Wajib Pajak Orang Pribadi Kena PPh 35%Harga Minyak Tembus USD100, Risiko Ekonomi Global dan Indonesia MeningkatBank Dunia Naikkan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 Menjadi 5,2%Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Digelar 12 Oktober 2026, Peserta Diminta Siapkan Perangkat dan JaringanKurs Pajak 7–13 Oktober 2026: Dolar AS Naik Jadi Rp17.935DJP Kejar Target Pajak Rp2.593,35 Triliun pada 2027, Ini StrateginyaBSU Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja Segera Disiapkan, Syarat dan Jadwal Pencairan Masih Menunggu AturanSatgas PKH Setor Rp13,24 Triliun ke Negara, Termasuk Penerimaan PajakTiga Indikator Ekonomi Menguat, Fundamental Indonesia Makin Terjaga Masuki Kuartal IV 2026Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,29 Persen, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangInflasi September 2026 Naik Jadi 3,28 Persen, Harga Pangan Jadi SorotanSurplus Perdagangan Indonesia Capai USD7,25 Miliar
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

NIK sebagai NPWP, Wajib Pajak Non Efektif Harus Aktivasi

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak dengan status nonefektif (NE) masih dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP. Syaratnya status NPWP perlu diaktivasi kembali.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor menjelaskan, wajib pajak ber-NPWP nonefektif perlu mengajukan permohonan aktivasi NPWP kembali apabila ingin memanfaatkan NIK saat mengakses layanan pajak.

Neil mengatakan, untuk wajib pajak nonefektif yang ingin diaktifkan kembali dapat langsung menuju KPP terdaftar untuk minta diaktifkan kembali.

Setelah diaktifkan, wajib pajak pun dapat mencoba melakukan login DJP Online menggunakan NIK. Apabila gagal, wajib pajak masih perlu melakukan login menggunakan NPWP 15 digit.

Wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak memiliki persyaratan subyektif atau obyektif, namun masih memiliki NPWP. Wajib pajak yang telah mengajukan dan ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif maka tidak perlu melaksanakan kewajiban lapor SPT, tidak perlu diterbitkan Surat Teguran tidak menyampaikan SPT, dan tidak perlu diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administrasi karena tidak menyampaikan SPT. Oleh karena itu, wajib pajak non efektif tidak harus menyampaikan pelaporan SPT Tahunan.

Neil menyebutkan setidaknya sudah ada 19 juta wajib pajak yang telah dipadankan datanya dengan Dukcapil, sehingga NIK ini dapat digunakan sebagai NPWP. Setelah proses tersebut, wajib pajak pun sudah dapat menggunakan NIK untuk mengakses DJP Online.

Dalam pemberitaan media ini sebelumnya, memaparkan PMK 112/2022 adalah ketentuan teknis dari penggunaan NIK sebagai NPWP, sebagaimana amanatkan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Adapun, penggunaan NIK sebagai NPWP ini diberlakukan untuk wajib pajak orang pribadi penduduk. Penduduk yang dimaksud adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki tempat tinggal di Indonesia.

Bagi wajib pajak orang pribadi yang bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah. NPWP yang selama ini menggunakan format 15 digit akan digantikan dengan NPWP 16 digit. Aktivasi NIK sebagai NPWP serta pemberian NPWP 16 digit akan dilakukan berdasarkan permohonan pendaftaran wajib pajak atau oleh DJP secara jabatan.