TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

NOP PBB Hilang? Begini Cara Menemukannya..

Redaksi PajakOnline · 14 Apr 2022, 17.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—NOP (Nomor Objek Pajak) merupakan nomor identitas Objek Pajak PBB dan digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan, sehingga sudah barang tentu jika NOP adalah suatu hal yang penting bagi Wajib Pajak. Hanya ada satu sistem pemberian NOP, yang berlaku secara nasional seluruh Indonesia.

NOP atau nomor objek pajak bukanlah sembarang deretan angka. NOP memiliki beberapa ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 1985 Pasal 3 serta UU Nomor 12 Tahun 1994, yakni;

Standar NOP yang dikenakan pada Objek Pajak berlaku secara nasional.
Memiliki karakteristik khusus. NOP masing-masing objek pajak bumi dan bangunan (PBB) berbeda satu sama lain.

Susunan NOP tidak akan berubah dalam jangka waktu yang lama.
Anda akan mendapatkan NOP saat mendaftarkan Objek Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (atau pihak yang terkait). Nomor identitas tersebut nantinya digunakan oleh Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan sebagai bentuk kepatuhan pajak kepada negara.

Tujuan utama pemberian NOP adalah agar lokasi Objek Pajak dapat diidentifikasi dengan pasti. NOP juga digunakan untuk menghubungkan data atributik, peta, serta grafis PBB. Dengan begitu, risiko terjadinya ketetapan ganda pun dapat diminimalisir.

Bagi para Wajib Pajak, adanya NOP akan memudahkan Anda dalam mengambil dan memantau SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak). Selain itu, NOP juga akan memudahkan Anda dalam proses penyampaian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) karena NOP bertindak sebagai sebuah identitas unik yang melekat pada suatu Objek Pajak dan mengandung informasi mengenai Objek Pajak tersebut.

NOP terdiri dari 18 digit angka. Masing-masing angka merupakan kode yang memiliki makna tertentu. Berikut adalah makna kode angka dalam NOP:

Dua digit angka pertama menandakan kode Daerah Tingkat I (provinsi).
Dua digit angka selanjutnya menandakan Daerah Tingkat II (kotamadya atau kabupaten).
Tiga digit angka selanjutnya menandakan kecamatan.
Tiga digit angka selanjutnya menandakan kelurahan atau desa.
Tiga digit angka selanjutnya menandakan kode nomor blok.
Empat digit angka selanjutnya menandakan nomor urut objek.
Digit angka terakhir menandakan kode khusus.

Lalu, bagaimana cara mengetahui NOP PBB yang hilang? Tidak perlu panik, ada beberapa cara mudah untuk mengetahui NOP PBB yang hilang.

Periksa STTS (Surat Tanda Terima Setoran) atau bukti pembayaran PBB periode sebelumnya. NOP akan tercantum dalam kedua dokumen tersebut. Pastikan data yang tercantum dalam dokumen tersebut sesuai dengan nama dan alamat Wajib Pajak serta letak Objek Pajak.

Apabila tidak bisa menemukan STTS atau bukti pembayaran PBB, Anda bisa datang langsung ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk mengetahui NOP.

Cara lainnya adalah dengan mengecek NOP lewat metode online. Beberapa daerah kini telah memiliki situs atau aplikasi khusus untuk mengecek NOP.

Jika Anda merasa ragu dengan NOP yang tertera di STTS, bisa melakukan pengecekan melalui peta Sistem Informasi Geografi (SIG) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama daerah. Masukkan NOP yang tertera pada STTS pada sistem tersebut, secara otomatis informasi mengenai Objek Pajak akan ditampilkan.