TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Nunggak Pajak dan Barang Curian Tidak Bisa Dapat Subsidi Konversi Motor Listrik

·

Nunggak Pajak dan Barang Curian Tidak Bisa Dapat Subsidi Konversi Motor Listrik

PajakOnline.com— Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penerima subsidi konversi kendaraan listrik tidak boleh memiliki masalah terhadap kendaraannya. Motor konvensional yang mau dikonversi menjadi motor listrik tidak boleh barang curian dan harus sudah membayar pajak.

Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Ketenagalistrikan Sripeni Inten Cahyani mengatakan, masyarakat yang ingin mendapatkan subsidi konversi kendaraan listrik harus membawa motornya terlebih dahulu ke Samsat untuk memastikan bukan barang curian.

"Jadi si konsumen atau peminat diharapkan untuk melakukan cek fisik dulu ke Samsat terdekat, karena apa? Khawatirnya konversi ini dipakai untuk pemutihan motor-motor yang curian. Ke Samsat terlebih dahulu untuk menyatakan bahwa 'oh motornya benar kok, ini nomor rangkanya benar, nggak curian," ucapnya dalam acara dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Senin (29/5/2023).

Bila masyarakat mau mendapat subsidi konversi motor listrik juga harus memastikan bahwa motornya sudah lunas dalam membayar pajak kendaraan bermotor atau tidak boleh ada tunggakan pajak. "Orang dapat insentif dari pemerintah masak malah belum bayar pajak. Itu juga bagian dari persyaratan," katanya.

Sripeni mengajak masyarakat untuk konversikan kendaraan konvensionalnya menjadi kendaraan listrik guna merasakan sensasi yang berbeda dalam berkendara. Pendaftaran bisa dilakukan melalui ebtke.esdm.go.id/konversi.

Melalui website tersebut, masyarakat bisa mengetahui bengkel terdekat yang sudah bermitra dengan pemerintah untuk mengkonversikan kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik. Tercatat sampai Maret 2023 ada 21 bengkel terdaftar.

Dengan adanya subsidi dari pemerintah senilai Rp7 juta ini, masyarakat yang ingin mengkonversikan kendaraan konvensional menjadi motor listrik hanya perlu membayar Rp7-8 juta. Kesempatan berlaku hingga Desember 2023.

"Siapa saja silakan mumpung pemerintah memberikan keterjangkauan. Kriterianya ada di motor minimum 110 cc, kalau umur (kendaraan) terserah. Dikonversi dengan motor listrik 2.000 watt, diharapkan performa motornya akan sama dengan motor BBM," kata Sripeni. (Azzahra Choirrun Nissa)

Berita lainnya di Headlines