TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

OJK Catat Pinjol Salurkan Pinjaman Terbanyak ke Sektor Produktif Perdagangan

·

OJK Catat Pinjol Salurkan Pinjaman Terbanyak ke Sektor Produktif Perdagangan

PajakOnline.com—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat industri fintech P2P lending atau pinjaman online (pinjol) menyalurkan pinjaman ke sektor produktif senilai Rp7,29 triliun pada Mei 2023.

Berdasarkan data Statistik Fintech Lending Mei 2023 yang tercatat OJK pada 3 Juli 2023 menunjukkan perkembangan pinjaman yang diberikan fintech lending ke sektor produktif mencapai 37,17 persen dari total penyaluran pinjaman pada lima bulan pertama 2023.

Selain itu, OJK menyatakan, bahwa total penyaluran fintech lending mencapai Rp19,62 triliun pada Mei 2023. Jika, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, meningkat 5,35 persen dari Rp18,63 triliun. Dilihat dari sektor produktif perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor menjadi porsi tertinggi yang menerima pinjaman fintech lending, yakni mencapai 35,17 persen dari penyaluran pinjaman ke sektor produktif.

Sementara itu, OJK mencatat sektor tersebut meningkat 5,77 persen secara tahunan yang awalnya hanya bernilai Rp2,42 triliun per Mei 2022 menjadi Rp2,56 triliun pada Mei 2023. Kemudian, disusul sektor aktivitas jasa lainnya dengan porsi mencapai 15,08 persen dari total penyaluran pinjaman sektor produktif. Dengan nominal mencapai Rp1,09 triliun, atau meningkat 34,59 persen dibandingkan dengan Mei 2022 yang hanya sebesar Rp817,28 miliar.

Adapun untuk sektor produktif berupa aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri menempati porsi tertinggi ketiga menerima penyaluran pinjaman dari pinjol sebesar 12,63 persen.

Pada Mei 2023, sektor ini mencapai Rp921,35 miliar dari periode yang sama tahun lalu bernilai Rp867,62 miliar, atau berkisar 6,19 persen yoy. Lalu, untuk sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum mendapatkan pinjaman senilai Rp712,6 miliar, dan menyusut 26,86 persen yoy yang awalnya mencapai Rp974,25 miliar. Pungutan yang diambil mencapai 9,77 persen dari total pinjaman fintech pada sektor produktif.

Kemudian, untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga terpantau menerima pinjaman fintech ke sektor produktif senilai Rp263,8 miliar, melejit 124,7 persen yoy dari Rp117,4 miliar. Dengan demikian, sektor ini hanya menerima 3,62 persen dari total penyaluran pinjaman fintech sektor produktif.(Kelly Pabelasary)

Berita lainnya di Headlines