TRENDING
Kanwil DJP Bali Serahkan Tersangka Pidana di Bidang PerpajakanDJP Terbitkan Aturan Penyedia Printer Meterai Teraan DigitalGaruda Juara ASEAN! Bekap Thailand Lewat Penalti, Gema Sasmita Bicara DNA JuaraDJP Kejar Target Pajak Rp2.593,4 Triliun pada 2027Tax Ratio 2027 Ditargetkan 9,26%, DJP Andalkan Coretax dan Perluasan Basis PajakSebanyak 11 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026, Cek Daftar dan KeringanannyaSuahasil Lantik 17 Pejabat Kemenkeu, 13 di Antaranya Pejabat Strategis DJPPMK 71/2026 Ubah Tata Cara Keberatan Pajak, DJP Kini Bisa Minta Data Pihak KetigaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 TriliunKanwil DJP Bali Serahkan Tersangka Pidana di Bidang PerpajakanDJP Terbitkan Aturan Penyedia Printer Meterai Teraan DigitalGaruda Juara ASEAN! Bekap Thailand Lewat Penalti, Gema Sasmita Bicara DNA JuaraDJP Kejar Target Pajak Rp2.593,4 Triliun pada 2027Tax Ratio 2027 Ditargetkan 9,26%, DJP Andalkan Coretax dan Perluasan Basis PajakSebanyak 11 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026, Cek Daftar dan KeringanannyaSuahasil Lantik 17 Pejabat Kemenkeu, 13 di Antaranya Pejabat Strategis DJPPMK 71/2026 Ubah Tata Cara Keberatan Pajak, DJP Kini Bisa Minta Data Pihak KetigaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 Triliun
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pajak Perusahaan Berikut Penjelasan Lengkapnya

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Perusahaan yang memenuhi syarat subyektif dan obyektif berkewajiban membayar pajak kepada negara atau menjadi wajib pajak badan. Perusahaan yang berdomisili di daerah juga wajib membayar pajak daerah di daerah atau domisili perusahaan beroperasi.

Pajak sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, sementara pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota.

Pajak perusahaan yang harus dibayar kepada pemerintah pusat, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan.

PPh perusahaan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah mengalami empat kali perubahan dan kini disempurnakan dengan dua undang-undang lainnya; UU Cipta Kerja dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Adapun, beberapa jenis PPh sebagai berikut:

PPh 21

PPh Pasal 21 atau biasa disebut sebagai PPh 21 adalah pajak yang harus dibayar oleh karyawan melalui perusahaan pemberi kerja atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Setelahnya, perusahaan baru memberikan bukti pemotongan pajak atas gaji karyawan yang telah mereka potong.

PPh 23

PPh Pasal 23 adalah jenis pajak yang dikenakan pada penghasilan berupa modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 23.

PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 atau PPh 26 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 adalah pajak perusahaan berupa angsuran atas pajak terutang, ini mengacu pada pajak penghasilan yang terutang pada SPT Tahunan PPh Badan tahun sebelumnya. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, perusahaan maupun orang pribadi, yang harus melunasi pajak terutang selama setahun.

PPh Pasal 29

PPh Pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa PPh terutang dalam tahun pajak berjalan dikurangi dengan kredit PPh , berupa PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, dan PPh 25.

PPh Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas beberapa jenis penghasilan yang diterima dan pemotongannya bersifat final. PPh final ini pun juga tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.

Selain PPh, perusahaan juga memiliki berkewajibannya membayar PPN, yakni pajak yang dibebankan atas transaksi jual beli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak pribadi maupun badan.

Sedangkan termasuk pajak daerah di antaranya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan lain-lain.