TRENDING
8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat Pernyataan8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat Pernyataan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pandemi Jadi Momentum Akselerasi Transformasi Digital

·

Pandemi Jadi Momentum Akselerasi Transformasi Digital

PajakOnline.com—Pandemi Covid-19 mengakselerasi transformasi digital. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Harvard College Project for Asian and International Relations Conference 2021, yang diselenggarakan secara virtual belum lama ini, Jumat (20/8/2021).

“Kami (Kemenkeu) sebenarnya berencana untuk mengubah seluruh dokumen ke digital dengan jangka waktu minimal tiga tahun. Tanda tangan akan menjadi digital. Kebijakan ruang kerja yang digital dan lebih fleksibel. Kemudian kita dilanda pandemi dan tidak bisa ke kantor, lalu kita harus berubah secepatnya,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Sebelum pandemi, pemerintah bersiap untuk revolusi industri 4.0 dan memastikan masyarakat siap menghadapinya. Ekonomi digital yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, dimana artificial intelligent mengambil alih banyak pekerjaan.

“Masyarakat tidak memiliki kesiapan yang sama untuk transformasi digital. Mereka tidak seharusnya menggunakan teknologi untuk kegiatan konsumtif namun lebih produktif atau bahkan menciptakan katalisator untuk inovasi dan produktivitas. Itulah kenapa Indonesia mereformasi bidang pendidikan. Sehingga masyarakat menjadi pemain daripada hanya penerima pasif dari perubahan teknologi ini,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang beradaptasi di masa pandemi. Sektor ini beralih ke platform dan pasar digital agar dapat melayani konsumen.

Guna mendukung transformasi digital ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan konektivitas. Sehingga, seluruh masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan memiliki akses yang baik.

“Infrastruktur sangat penting. Jadi kami menginvestasikan banyak pada infrastruktur digital. Kami membangun palapa ring untuk konektivitas yaitu satelit sepanjang 12.140 km agar kami dapat terhubung, terutama kota dan kabupaten yang belum terhubung dengan kualitas yang baik akan dapat terhubung,” tutup Menkeu Sri Mulyani.

Berita lainnya di Headlines