TRENDING
Coretax Perkuat Pengawasan Pajak, Ketidaksesuaian Data Wajib Pajak Lebih Mudah TerdeteksiPenerimaan PPN PMSE Tembus Rp46,36 TriliunPenerimaan Pajak Fintech Terkumpul Rp5,5 Triliun sampai Oktober 2026Setoran Pajak Kripto Capai Rp2,23 TriliunPajak Ekonomi Digital Capai Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariCoretax Perkuat Pengawasan Pajak, Ketidaksesuaian Data Wajib Pajak Lebih Mudah TerdeteksiPenerimaan PPN PMSE Tembus Rp46,36 TriliunPenerimaan Pajak Fintech Terkumpul Rp5,5 Triliun sampai Oktober 2026Setoran Pajak Kripto Capai Rp2,23 TriliunPajak Ekonomi Digital Capai Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 Hari
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak Korporasi

·

Pelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak Korporasi

Jakarta, PajakOnline – Pemerintah mempercepat persiapan penerapan sistem pelaporan keuangan terpusat melalui Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) atau Financial Reporting Single Window (FRSW). 

Sistem yang akan diterapkan secara bertahap mulai 2027 ini akan memperkuat transparansi keuangan sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan kepatuhan perpajakan perusahaan.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari reformasi tata kelola pelaporan keuangan nasional yang melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Melalui PBPK, perusahaan nantinya dapat menyampaikan laporan keuangan melalui satu platform terintegrasi sehingga mengurangi kewajiban penyampaian informasi yang sama secara berulang kepada berbagai instansi pemerintah.

Namun, bagi dunia usaha, integrasi tersebut juga memiliki konsekuensi penting. 

Konsistensi data laporan keuangan dengan informasi perpajakan akan semakin menjadi perhatian DJP, terutama dalam mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan kewajiban pajak.

Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) telah melakukan uji coba PBPK terhadap 1.052 perusahaan tercatat atau emiten di Bursa Efek Indonesia pada November 2026.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin mengungkapkan uji coba dilakukan dalam dua tahap, yakni 500 emiten pada 3 November dan 552 emiten pada 11 November 2026.

Dalam konferensi pers APBN KiTA edisi November 2026, Herman menyatakan proses uji coba berjalan lancar dan akan kembali disempurnakan sebelum implementasi bertahap pada 2027.

"Piloting tersebut dilaksanakan pada bulan November 2026 ini, dan alhamdulillah hasilnya proses berjalan lancar dan ini akan kami uji kembali sebelum nanti kami bisa implementasikan secara bertahap pada 2027," kata Herman.

Penerapan PBPK merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025.

Pemerintah menyiapkan sistem tersebut untuk mengintegrasikan pelaporan keuangan berbagai sektor, termasuk sektor jasa keuangan dan sektor riil.

Pada tahap awal, emiten menjadi kelompok yang diprioritaskan karena telah memiliki pengalaman menyampaikan laporan keuangan secara digital kepada OJK dan BEI.

Selanjutnya, pemerintah membuka kemungkinan perluasan implementasi kepada perusahaan tertutup sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

DJP menegaskan keterlibatan otoritas pajak dalam PBPK tidak semata-mata ditujukan untuk memperketat pemeriksaan perusahaan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, integrasi pelaporan keuangan juga diarahkan untuk menyederhanakan administrasi dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha.

"Peran DJP tidak semata-mata berorientasi pada penguatan pengawasan kepatuhan perpajakan, tetapi juga diarahkan untuk mendorong penyederhanaan proses administrasi, meningkatkan efisiensi pemenuhan kewajiban pelaporan, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha," kata Inge dikutip Kamis (19/11/2026). 

Menurut Inge, pemanfaatan informasi melalui PBPK tetap dilaksanakan dengan memperhatikan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Melalui sistem tersebut, perusahaan diharapkan tidak lagi terbebani oleh proses penyampaian informasi keuangan yang berulang kepada sejumlah lembaga pemerintah.

Standardisasi dan integrasi data juga diharapkan meningkatkan kualitas, konsistensi, dan keandalan informasi keuangan nasional.

Integrasi laporan keuangan berpotensi memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi keuangan perusahaan.

Ketersediaan data yang konsisten dapat mendukung pengujian kepatuhan perpajakan bagi DJP, khususnya dalam mencocokkan informasi laporan keuangan dengan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan maupun SPT Masa.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan perpajakan sebenarnya tidak selalu menunjukkan pelanggaran. Dalam sistem perpajakan Indonesia terdapat mekanisme koreksi fiskal yang menyebabkan laba komersial berbeda dengan penghasilan kena pajak.

Namun, perbedaan yang tidak dapat dijelaskan secara memadai dapat menjadi perhatian dalam kegiatan pengawasan.

Melalui sistem pengawasan berbasis data, DJP dapat mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian informasi yang memerlukan klarifikasi dari wajib pajak.

Salah satu instrumen pengawasan yang digunakan DJP adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Berdasarkan data DJP, sepanjang Januari hingga 27 Oktober 2026 telah diterbitkan 539.733 SP2DK untuk meminta penjelasan atas data dan informasi yang dimiliki otoritas pajak.

Penerbitan SP2DK tidak otomatis berarti wajib pajak melakukan pelanggaran. Namun, wajib pajak perlu menyiapkan dokumentasi dan rekonsiliasi transaksi secara memadai agar dapat memberikan penjelasan yang benar.

PajakOnline.com – Media Komunitas Pembayar Pajak.

Berita lainnya di Headlines