TRENDING
Kelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital Meluas
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemerintah Targetkan Inklusi Keuangan Hingga 90% Tahun 2024

·

Pemerintah Targetkan Inklusi Keuangan Hingga 90% Tahun 2024

PajakOnline.com—Pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan Indonesia meningkat hingga 90% pada tahun 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat indeks inklusi keuangan nasional tahun 2019 mencapai 76,19 persen dengan tingkat literasi keuangan sebesar 38,03 persen.

Untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bekerja sama dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKPPPK) menyelenggarakan acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It) secara virtual.

“Kalau masyarakat Indonesia makin literate dari sisi keuangan, maka mereka akan makin memiliki pemahaman yang bisa menentukan dan juga menjaga kesejahteraan maupun aset yang mereka miliki. Mereka tidak mudah diiming-imingi oleh instrumen-instrumen yang kelihatannya sangat menarik, meyakinkan, namun sebetulnya berbahaya, dan kemudian bahkan kehilangan seluruh uang mereka,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Like It secara virtual Selasa (3/8/2021).

Peningkatan literasi keuangan di masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem keuangan yang inklusif. Inklusi keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang lebih merata, penurunan kemiskinan, dan stabilitas sektor keuangan.

Upaya meningkatkan tingkat literasi keuangan bukan menjadi tugas satu atau dua pihak saja. Hal ini merupakan tugas semua otoritas, dan perlu melibatkan semua stakeholders, termasuk generasi muda dan masyarakat.

“Kita semuanya berupaya bersama-sama meningkatkan literasi keuangan, baik melalui platform digital melalui konferensi video seperti ini, maupun berbagai program-program lainnya,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Pemerintah terus berupaya mengembangkan instrumen inovatif lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi di pasar keuangan. Partisipasi masyarakat dalam berinvestasi dapat mendorong kemandirian bangsa untuk pembiayaan pembangunan di Indonesia dan menjadi penunjang stabilitas sektor keuangan yang lebih kuat.

“Forum ini saya harap akan menjadi ajang tidak hanya untuk berdiskusi, tapi juga mencari cara-cara untuk meningkatkan kedalaman pasar keuangan juga literasinya karena orang tidak akan bisa terjun masuk dalam sektor keuangan tanpa memiliki basic literasi dan pemahaman. Saya harap ini adalah series yang akan terus dilakukan di dalam rangka untuk terus memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya literasi keuangan dan bagaimana mengelola dana yang mereka miliki secara prudent, namun juga kreatif dan produktif,” kata Menkeu.

Sebagai informasi, Like It merupakan series kegiatan literasi yang diinisiasi dengan kolaborasi bersama dan diselenggarakan secara bergantian oleh FKPPPK. Series literasi ini akan memberikan pemahaman mengenai produk atau investasi di surat berharga negara, produk pasar modal serta bagaimana mengelola keuangan secara bijak. Rangkaian kegiatan Like It merupakan wujud sinergi dan kolaborasi antar otoritas dalam upaya mendorong literasi keuangan, meningkatkan basis investor ritel, dan mengembangkan sektor keuangan Indonesia

Berita lainnya di Headlines