TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemerintah Upayakan Target Pajak Tercapai Tahun Ini

·

Pemerintah Upayakan Target Pajak Tercapai Tahun Ini

PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya mencapai target penerimaan pajak pada tahun 2023 ini. Perluasan basis pajak melalui integrasi NIK dengan NPWP dan data hasil program pengungkapan sukarela atau PPS akan menjadi modal bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Tahun ini diperkirakan komoditas dan PPS tidak lagi membawa tambahan penerimaan pajak. Pemerintah sendiri telah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.718 triliun tahun ini. Nominal tersebut tumbuh 15,7 persen dari target awal penerimaan pajak 2022 sebesar Rp1.485 triliun, yang tercatat hanya naik 0,07 persen dari realisasi pajak 2022 sebesar Rp1.716,8 triliun.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Perpajakan Yon Arsal dalam acara media briefing kemarin menyebutkan, kinerja positif pada tahun lalu tidak lepas dari berkah lonjakan harga komoditas (commodity boom) dan berjalannya reformasi perpajakan.

Selain itu, kondisi perekonomian semakin membaik sehingga penerimaan pajak dari seluruh sektor meningkat. Yon mengatakan, saat ini harga komoditas tidak bergerak setinggi 2022, sehingga akan berpengaruh terhadap penerimaan pajaknya.

Kemudian, tahun ini tidak ada lagi pelaksanaan PPS yang memberikan penerimaan pajak penghasilan (PPh) Rp61 triliun, sehingga target penerimaan pajak 2023 harus tercapai tanpa dorongan-dorongan tersebut.

"Kita lihat dari baseline 2022 ada penerimaan yang tidak berulang pada 2023, seperti PPS jumlahnya sudah Rp61 triliun sendiri, belum lagi dampak harga komoditas tahun kemarin sangat naik. Ya, dalam hitungan kami, tetap tumbuhnya cukup signifikan, artinya, implisit growth-nya itu sudah cukup tinggi kalau hitungan internal kami," kata Yon, Selasa (10/1/2023).

Yon Arsal mengatakan, pemerintah akan menindaklanjuti berbagai amanat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk mendongkrak penerimaan negara. Ketentuan UU itu yang menjadi sorotan di antaranya adalah hal-hal terkait wajib pajak orang pribadi. Pelaksanaan PPS, atau yang sering disebut Tax Amnesty Jilid II, memberikan pemerintah tambahan penerimaan dan basis data wajib pajak.

Sekarang DJP telah memiliki data terbaru keberadaan wajib pajak beserta harta-hartanya, sehingga dapat menjadi acuan untuk penarikan pajak ke depannya. Basis data perpajakan pun akan semakin bertambah setelah berjalannya integrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Data kepemilikan dan aliran uang, kepemilikan dan transaksi properti, serta berbagai data lainnya akan dapat digunakan oleh pemerintah dalam perbandingan dan perhitungan kewajiban perpajakan.

Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebutkan sudah terdapat 53 juta NIK yang terintegrasi dengan NPWP hingga 8 Januari 2022 dan akan terus bertambah. Secara keseluruhan terdapat 69 juta NIK, berarti sekitar 77 persen data kependudukan telah terintegrasi dengan data perpajakan.

Menurut Suryo Utomo pemutakhiran data melalui integrasi NIK dengan NPWP bukan hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga menguntungkan wajib pajak. Korespondensi administrasi perpajakan akan mengacu kepada data DJP. Sehingga apabila data tersebut sesuai masyarakat dapat dengan mudah mengonfirmasi kewajiban perpajakannya. "Jadi melalui media ini, dengan NIK sebagai NPWP, kami ingin memiliki data dan informasi yang lebih valid mengenai wajib pajak di Indonesia," kata Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Berita lainnya di Headlines