TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemulihan Sektor UMKM, Pemerintah Tingkatkan KUR Rp373,17 Triliun

·

Pemulihan Sektor UMKM, Pemerintah Tingkatkan KUR Rp373,17 Triliun

PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM meningkatkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2021 ini sebesar Rp373,17 triliun, atau naik 31% dari plafon kredit tahun lalu Rp285 triliun.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan, penambahan plafon ini untuk mendorong pemulihan ekonomi dalam sektor UMKM. Tidak hanya itu, pemerintah turut memperpanjang subsidi bunga KUR dari 6% menjadi 3% sampai Juni 2022.

"Dengan bunga rendah dan porsi yang besar ini sudah jelas pemerintah memihak pemulihan ekonomi UMKM," kata Teten.

Menurut Teten, pemerintah terus berupaya membantu memulihkan sektor UMKM dari pandemi. Kendati pemulihan ekonomi terjadi, kemudian, dukungan bagi UMKM masih dibutuhkan untuk beberapa waktu ke depan.

Pemerintah juga memberikan target kredit perbankan atas UMKM bisa menyentuh 30% pada 2024. Dia berharap UMKM bisa menyerap porsi kredit perbankan itu di masa mendatang.

"Ini menjadi tantangan juga karena sekarang baru 19,8%. Kalau nanti jadi 30% kredit perbankan untuk UMKM, nah UMKM bisa menyerap tidak?" kata Teten.

Kementerian Koperasi dan UKM fokus dalam pendampingan UMKM yang mendapatkan kredit.  Pendampingan perlu dilakukan untuk menjaga kualitas kredit yang didapatkan UMKM bisa terhindar dari terjadinya kredit macet.

Selama 2021, KUR yang disalurkan mencapai Rp281,86 triliun lewat 27 lembaga penyalur. KUR yang disalurkan itu terbagi menjadi KUR super mikro sejumlah 3,57%, KUR mikro 63,71%, KUR kecil 32,71%, dan KUR TKI 0,01%.

KUR dalam penyalurannya kebanyakan oleh 3 bank Himbara dengan alokasi sejumlah 92,37%. Sedangkan, perbankan swasta 3,1%, bank pembangunan daerah (BPD) 4,37%, koperasi 0,05%, dan perusahaan pembiayaan lainnya di bawah 0,05%. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines