TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Penerimaan Pajak Capai Rp393,9 Triliun hingga Maret 2024

Redaksi PajakOnline · 3 Apr 2024, 07.15 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan pajak hingga Maret 2024 mencapai Rp393,9 triliun. "Penerimaan pajak hingga akhir Maret 2024 mencapai Rp393,9 triliun. Artinya hampir 20% dalam satu kuartal ini atau 19,81% dari target," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi April 2024, Jumat (26/4/2024).

Menkeu menjelaskan pemerintah melalui DJP mampu mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp149 triliun atau 7,5% dari target yang telah ditetapkan. Setoran pajak pada Februari 2024 tercapai 13,5% dari target atau Rp269 triliun.

Dalam bulan ketiga atau Maret 2024, penerimaan pajak Rp393,9 triliun atau 19,1% dari target. Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak mencatat perlambatan akibat penurunan signifikan harga komoditas pada 2023 yang akibatnya baru dirasakan pada tahun ini.

Di luar restitusi, penerimaan pajak bruto baru tumbuh positif, yaitu 0,64%. Sri Mulyani mengatakan, komposisi penerimaan pajak untuk PPh nonmigas secara bruto Rp220,4 triliun atau sudah di atas 20,1% dari target.

"PPh nomigas secara bruto naik 0,1% sangat tipis," katanya. Untuk PPN dan PPnBM per Maret 2024 mencapai Rp155,79 triliun tau 19,2% dari target atau naik 2,57% yoy. Menurutnya, jenis pajak ini berbasis aktivitas masyarakat.

Sementara itu, untuk PPB dan pajak lainnya mencapai Rp3,17 triliun atau 8,39% dari target. PPB dan pajak lainnya mengalami kenaikan 11% yoy secara bruto "Koreksi adalah PPh migas Rp14,53 triliun atau 19% dari target. Nanti kita lihat PPh migas ini naik-turunnya berdasarkan harga minyak dan nilai tukar, kuartal I/2024 koreksi cukup dalam yakni 18%," katanya.