TRENDING
Coretax Perkuat Pengawasan Pajak, Ketidaksesuaian Data Wajib Pajak Lebih Mudah TerdeteksiPenerimaan PPN PMSE Tembus Rp46,36 TriliunPenerimaan Pajak Fintech Terkumpul Rp5,5 Triliun sampai Oktober 2026Setoran Pajak Kripto Capai Rp2,23 TriliunPajak Ekonomi Digital Capai Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariCoretax Perkuat Pengawasan Pajak, Ketidaksesuaian Data Wajib Pajak Lebih Mudah TerdeteksiPenerimaan PPN PMSE Tembus Rp46,36 TriliunPenerimaan Pajak Fintech Terkumpul Rp5,5 Triliun sampai Oktober 2026Setoran Pajak Kripto Capai Rp2,23 TriliunPajak Ekonomi Digital Capai Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 Hari
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 Persen

·

Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 Persen

Semarang, PajakOnline — Kinerja penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah (Jateng) I menunjukkan pertumbuhan positif hingga Oktober 2026. Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp32,02 triliun atau 77,04 persen dari target tahun ini sebesar Rp41,56 triliun.

Pencapaian tersebut tumbuh 24,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, Kanwil DJP Jawa Tengah I masih harus mengumpulkan sekitar Rp9,54 triliun untuk memenuhi target penerimaan pajak sepanjang 2026.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Arif Yanuar menyampaikan realisasi penerimaan pajak Januari hingga Oktober 2026 tersebut juga melampaui proyeksi yang telah ditetapkan.

“Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Oktober 2026 mencapai Rp32,02 triliun. Capaian ini tumbuh 24,23 persen secara tahunan dan telah mencapai 77,04 persen dari target penerimaan tahun ini,” kata Arif dalam kegiatan Srawung Bareng PMK-71 Tahun 2026 di Gedung Keuangan Negara II Semarang, Selasa (17/11/2026).

Menurut Arif, penerimaan selama sepuluh bulan pertama tahun ini lebih tinggi Rp986,34 miliar atau 3,18 persen dibandingkan proyeksi sebesar Rp31,03 triliun.

Kinerja penerimaan pada Oktober 2026 juga menunjukkan perkembangan positif. Dalam satu bulan, penerimaan pajak mencapai Rp2,77 triliun, lebih tinggi Rp75,99 miliar dibandingkan proyeksi penerimaan bulan tersebut.

PPN dan PPnBM Menjadi Kontributor Terbesar

Berdasarkan jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi kontributor terbesar penerimaan Kanwil DJP Jawa Tengah I.

Realisasi PPN dan PPnBM mencapai Rp19,45 triliun, tumbuh 36,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas tercatat Rp13,09 triliun atau meningkat 30 persen.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai Rp37,90 miliar, tumbuh 23,16 persen.

Namun, pos Pajak Lainnya mencatat realisasi minus Rp557,50 miliar dengan pertumbuhan negatif 139,79 persen.

Sektor Industri Menopang Penerimaan

Dari sisi sektoral, lima sektor usaha utama menyumbang 88,21 persen dari total penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I hingga Oktober 2026.

Sektor industri masih menjadi tulang punggung penerimaan dengan kontribusi Rp17,03 triliun atau 53,19 persen dari total penerimaan. Sektor ini tumbuh 33,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sektor perdagangan besar dan eceran menempati posisi kedua dengan kontribusi Rp6,43 triliun atau 20,07 persen, tumbuh 20,4 persen.

Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menyumbang Rp2,93 triliun atau 9,15 persen, dengan pertumbuhan 16,7 persen.

Sebaliknya, sektor aktivitas keuangan dan asuransi mencatat penerimaan Rp1,07 triliun atau 3,34 persen, tetapi mengalami kontraksi 6,7 persen.

Sektor konstruksi juga mengalami tekanan. Penerimaan dari sektor ini mencapai Rp788,77 miliar atau 2,46 persen dari total penerimaan, dengan kontraksi 16,7 persen.

Pengurangan Sanksi Administratif Jadi Instrumen Kepatuhan

Menjelang akhir tahun, DJP Jawa Tengah I mendorong wajib pajak memanfaatkan Program Pengurangan Sanksi Administratif sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026.

Program tersebut diharapkan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan memperoleh keringanan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Arif berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus membantu wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Pertumbuhan penerimaan pajak Jawa Tengah I menjadi indikator positif bagi kinerja fiskal regional. Namun, dengan realisasi yang baru mencapai 77,04 persen dari target, percepatan penerimaan pada dua bulan terakhir 2026 tetap menjadi tantangan.

Penguatan kepatuhan, optimalisasi pengawasan, serta keberlanjutan aktivitas industri dan perdagangan akan menjadi faktor penting dalam menentukan pencapaian target penerimaan pajak hingga akhir tahun.

Berita lainnya di Headlines