TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Domisili bagi WPDN

·

Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Domisili bagi WPDN

PajakOnline.com—Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) Indonesia yang memiliki sumber penghasilan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dimungkinkan untuk dikenakan pajak berganda dari masing-masing negara. Untuk menghindari potensi pengenaan pajak berganda, WPDN dapat memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B.

Namun, untuk dapat memperoleh manfaat P3B antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, Wajib Pajak harus memiliki Surat Keterangan Domisili untuk Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN). Surat Keterangan Domisili untuk SPDN sering disebut dengan certificate of resident (COR) merupakan surat keterangan yang diterbitkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang di bidang perpajakan (Competent Authority) atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini ialah Direktur Jenderal Pajak.

Wajib Pajak yang dapat memperoleh COR yaitu Wajib Pajak yang pada Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Untuk mendapatkan COR, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke KPP Domisili dengan format khusus sesuai lampiran Peraturan Direktur Pajak No PER – 08/PJ/2017 Pengajuan permohonan COR dilakukan untuk:

a. Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak saat permohonan COR diajukan, jika Wajib Pajak mengajukan permohonan certificate of resident untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak saat permohonan COR diajukan, Wajib Pajak diharuskan telah menyampaikan SPT Masa:

- PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak terakhir yang telah jatuh tempo penyampaiannya pada saat pengajuan permohonan COR dilakukan, khusus bagi Wajib Pajak yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25 atau

- PPh Pasal 4 ayat (2) untuk Masa Pajak terakhir yang telah jatuh tempo penyampaiannya pada saat pengajuan permohonan COR dilakukan, bagi Wajib Pajak yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang dikenai Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

Apabila Wajib Pajak tidak memperoleh penghasilan dari usaha yang dikenai PP No 46 Tahun 2013 pada Masa Pajak terakhir, Wajib Pajak harus melampirkan surat pernyataan penghasilan dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I pada PER – 08/PJ/2017.

b. Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak sebelum tahun saat permohonan COR diajukan

Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan COR untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak sebelum tahun saat permohonan COR diajukan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b PER – 08/PJ/2017, Wajib Pajak harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut:

- Telah menyampaikan SPT Masa yang dimaksud pada ayat (1), dalam hal pengajuan permohonan COR dilakukan sebelum batas penyampaian SPT Tahunan.

- Telah memberitahukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dan jangka waktu dimaksud belum terlampaui.

- Telah menyampaikan SPT Tahunan,untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang diajukan dalam permohonan COR.(Kelly Pabelasary)

Berita lainnya di Headlines