TRENDING
Kapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPMI Manufaktur Indonesia Kembali Ekspansif, Tembus 52,4Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS, Pasar Dibayangi Tekanan GlobalEnam Pihak Ditunjuk Pungut PPN dalam Transaksi Digital Luar NegeriPendaftaran USKP Periode III 2026 Dibuka, Jadi Ujian Mengulang Terakhir Masa TransisiTarif Bunga Sanksi Pajak Oktober 2026 Turun, Ini RinciannyaPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSPKapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPMI Manufaktur Indonesia Kembali Ekspansif, Tembus 52,4Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS, Pasar Dibayangi Tekanan GlobalEnam Pihak Ditunjuk Pungut PPN dalam Transaksi Digital Luar NegeriPendaftaran USKP Periode III 2026 Dibuka, Jadi Ujian Mengulang Terakhir Masa TransisiTarif Bunga Sanksi Pajak Oktober 2026 Turun, Ini RinciannyaPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSP
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Penjelasan PPh 29

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—PPh Pasal 29 merupakan Pajak Penghasilan (PPh) kurang bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh. PPh Kurang Bayar yaitu sisa PPh terutang tahun pajak bersangkutan setelah dikurangkan dengan kredit PPh, seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, dan PPh Pasal 25. Untuk itu, dalam menghitung PPh 29, ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu Pajak Terutang dan Kredit Pajak.

Biaya yang dapat dikurangkan dari pajak adalah biaya yang terkait dengan menghasilkan, menerima, dan memelihara pendapatan. Sementara itu, ada biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam perusahaan. Biaya yang termasuk dalam biaya yang tidak dapat dikurangkan ini merupakan koreksi fiskal positif, dan biaya yang termasuk dalam biaya yang dapat dikurangkan merupakan koreksi fiskal negatif.

Selain memastikan perhitungan pajak terutang, Wajib Pajak juga harus memastikan bahwa setiap pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, atau pajak yang dibayar sendiri telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan, sehingga benar-benar dapat dikreditkan dalam memperhitungkan pajak kurang bayar. Kekurangan pembayaran pajak penghasilan yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Adapun subjek pajak dari PPh Pasal 29 yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Pajak Penghasilan PPh 29 kurang pada pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 bagi karyawan jarang terjadi, sebab besar pajak tersebut umumnya bersifat konstan alias tidak berubah setiap bulannya selama tahun pajak, kecuali untuk PPh Pasal 21 tersebut jika terdapat tambahan bonus, atau pindah kerja pada dua atau lebih perusahaan dalam satu tahun dan lainnya yang dapat menimbulkan Pajak Penghasilan Pasal 29 kurang bayar.

Sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang PPh, pajak kurang bayar atas PPh Pasal 29 harus dibayarkan dan dilunasi oleh wajib pajak (WP). Setelah itu Wajib Pajak baru dapat melanjutkan pelaporan SPT Tahunan sampai selesai dan hasilnya adalah Nihil.

Untuk batas waktu pembayaran atau pelunasan PPh Pasal 29 kurang bayar untuk wajib pajak pribadi paling lama pada tanggal 31 Maret. Dengan syarat apabila tahun bukunya sama dengan tahun kalender. Namun, jika tahun buku berbeda dengan tahun kalender, maka kekurangan pajak tersebut harus dilunasi paling lambat tanggal 31 Oktober.

Sedangkan untuk wajib pajak Badan, PPh Pasal 29 Kurang Bayar ini harus dibayarkan setelah tahun pajak berakhir atau pada tanggal 30 April. Apabila tahun buku berbeda dengan tahun kalender, maka kekurangan pajak harus dilunasi paling lambat pada tanggal 30 November.

Berikut tarif Pajak PPh Pasal 29 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu:

- PPh Pasal 25 yang sudah dilunasi = 0,75% x jumlah penghasilan/omzet per bulan.
- PPh Pasal 29 yang harus dilunasi = PPh yang masih terutang – PPh Pasal 25 yang sudah dilunasi.

Sedangkan tarif Pajak PPh Pasal 29 Wajib Pajak Badan:

- Angsuran PPh Pasal 25 = PPh Terutang tahun lalu x 12 (Bulan).
- PPh Pasal 29 yang harus dilunasi = PPh yang terutang – angsuran PPh Pasal 25.(Kelly Pabelasary)