TRENDING
Coretax Resmi Tinggalkan Skema Delta, Mulai Hari Ini Pembetulan SPT Gunakan Mekanisme ReplacePenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahCoretax Resmi Tinggalkan Skema Delta, Mulai Hari Ini Pembetulan SPT Gunakan Mekanisme ReplacePenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak Daerah
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Penjelasan Soal Pajak Penjualan Barang Mewah

Redaksi PajakOnline · 12 Apr 2022, 11.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM adalah salah satu bentuk pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Jenis pajak ini hanya dikenakan sekali ketika menyerahkan barang.

Menghasilkan dalam hal ini adalah kegiatan merakit, memasak, mencampur, mengemas, membotolkan, dan kegiatan lain yang sama dengan kegiatan tersebut yang dikerjakan dengan bantuan orang atau badan usaha lain.

Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah
Barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPnBM adalah sebagai berikut:

1.Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
2.Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
3.Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
4.Barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial.
5.Barang-barang yang sesuai dengan deskripsi barang mewah di atas sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2020, meliputi:

-Kendaraan bermotor, kecuali untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum.

-Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, dan sejenisnya

-Kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga.

-Kelompok balon udara.

-Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.

-Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum atau usaha pariwisata.

Fungsi dari PPnBM

Dalam UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pasal 5, pertimbangan suatu barang dikenakan PPnBM adalah:

-Keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi.
-Pengendalian dalam konsumsi barang mewah.
-Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional.
-Pengamanan penerimaan negara.

Tarif dan Perhitungan PPnBM
Merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang No.42 Tahun 2009, tarif yang ditetapkan untuk barang-barang mewah ini adalah 10% untuk yang paling rendah dan 200% untuk yang paling tinggi. Perbedaan tarif ini akan didasari pada pengelompokan barang mewah yang dikenakan PPnBM.

Pengelompokan barang-barang yang dikenai PPnBM terutama didasarkan pada:

-Tingkat kemampuan golongan masyarakat yang menggunakan barang tersebut.
-Nilai guna barang bagi masyarakat pada umumnya.
-Konsultasi dengan DPR.

Jika barang mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri, akan dikenakan PPnBM dengan tarif 0%. Hal ini karena PPnBM telah dibayar atas perolehan barang mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali.

PPnBM bisa dihitung dengan cara mengalikan persentase tarifnya dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (harga barang sebelum dikenakan pajak, termasuk PPN). Lalu untuk membuat laporannya harus menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111.

Selama masih berada dalam satu periode pajak yang sama, PPnBM dapat dilaporkan bersama dengan PPN dan PPN Impor. Pelaporan ini harus segera dilakukan. Paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal faktur dibuat.