TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pemerintah Lanjutkan Insentif Pajak Mobil dan Properti

Redaksi PajakOnline · 1 Feb 2022, 05.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pemerintah melanjutkan pemberian insentif pajak berupa diskon pajak untuk pembelian kendaraan baru dan juga rumah baru. Insentif pajak tersebut berupa diskon PPnBM untuk kendaraan dan PPN untuk properti. Ada beberapa alasan yang mendasari pemerintah melanjutkan insentif pajak tersebut.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan, pemerintah melanjutkan insentif pajak berdasarkan hasil kajian karena insentif pajak mampu memberikan efek positif yang mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

"Dua sektor ini punya daya ungkit (ekonomi) yang besar," kata Wamenkeu Suahasil Nazara dalam Indonesia Economic Outlook (IEO) 2022, Jakarta, Selasa (25/1/2022).

Di sektor properti, misalnya, ada banyak sektor pendukung yang sifatnya lokal. Misalnya, membuka lapangan kerja untuk tukang bangunan, pembelian semen atau bahan bangunan seperti cat, industri perbankan, dan sebagainya.

Begitu juga dengan penjualan kendaraan. Selama pandemi, bisnis di sektor ini pun lesu. Masyarakat banyak yang menahan diri untuk tidak membeli kendaraan. Padahal banyak pihak yang bekerja di sektor ini.

"Selama pandemi ini kan lumpuh, makanya sekarang kita suruh mereka jual dan kasih insentif pajaknya," kata dia.

Suahasil mengatakan pemerintah akan terus memantau proses pemulihan di berbagai sektor. Bila diperlukan insentif untuk mempercepat pemulihan, terbuka pilihan untuk memberikan insentif.

Namun di sisi lain, pemerintah juga masih butuh dukungan pemasukan dari pajak. Sehingga pemerintah merancang strategi untuk menghasilkan pendapatan negara yang lebih banyak tanpa mengganggu proses pemulihan ekonomi.