TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemerintah Lanjutkan Insentif Pajak Mobil dan Properti

· ·

Pemerintah Lanjutkan Insentif Pajak Mobil dan Properti

PajakOnline.com—Pemerintah melanjutkan pemberian insentif pajak berupa diskon pajak untuk pembelian kendaraan baru dan juga rumah baru. Insentif pajak tersebut berupa diskon PPnBM untuk kendaraan dan PPN untuk properti. Ada beberapa alasan yang mendasari pemerintah melanjutkan insentif pajak tersebut.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan, pemerintah melanjutkan insentif pajak berdasarkan hasil kajian karena insentif pajak mampu memberikan efek positif yang mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

"Dua sektor ini punya daya ungkit (ekonomi) yang besar," kata Wamenkeu Suahasil Nazara dalam Indonesia Economic Outlook (IEO) 2022, Jakarta, Selasa (25/1/2022).

Di sektor properti, misalnya, ada banyak sektor pendukung yang sifatnya lokal. Misalnya, membuka lapangan kerja untuk tukang bangunan, pembelian semen atau bahan bangunan seperti cat, industri perbankan, dan sebagainya.

Begitu juga dengan penjualan kendaraan. Selama pandemi, bisnis di sektor ini pun lesu. Masyarakat banyak yang menahan diri untuk tidak membeli kendaraan. Padahal banyak pihak yang bekerja di sektor ini.

"Selama pandemi ini kan lumpuh, makanya sekarang kita suruh mereka jual dan kasih insentif pajaknya," kata dia.

Suahasil mengatakan pemerintah akan terus memantau proses pemulihan di berbagai sektor. Bila diperlukan insentif untuk mempercepat pemulihan, terbuka pilihan untuk memberikan insentif.

Namun di sisi lain, pemerintah juga masih butuh dukungan pemasukan dari pajak. Sehingga pemerintah merancang strategi untuk menghasilkan pendapatan negara yang lebih banyak tanpa mengganggu proses pemulihan ekonomi.

Berita lainnya di Headlines