TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Penjelasan tentang E-SPOP

·

Penjelasan tentang E-SPOP

PajakOnline.com—Sesuai pasal 1 angka 5 PMK 48/2021, SPOP menjadi surat yang dipakai wajib pajak dalam melaporkan data objek pajak sesuai aturan UU PBB dan disertakan dengan lampiran SPOP yang menjadi bagian tidak bisa dipisahkan dari SPOP.

Sedangkan SPOP elektronik yaitu SPOP yang berbentuk elektronik. Aturan tentang SPOP elektronik diatur pada pada aturan terdahulu. Awalnya PMK 254/2014 menjelaskan SPOP bisa disampaikan langsung melalui pos, jasa pengiriman, atau cara lain yang ditetapkan Dirjen Pajak.

Tetapi dengan PMK 48/2021, SPOP dapat disampaikan oleh DJP dan penyampaian kembali SPOP wajib pajak bisa dilaksanakan dengan elektronik lewat laman DJP atau saluran lain yang ditentukan Dirjen Pajak. Salah satu diantara salurannya yaitu e-SPOP.

Melihat dalam laman DJP Online, e-SPOP menjadi fitur penyampaian formulir SPOP PBB-P3 lewat elektronik. Dengan fitur e-SPOP, penyampaian dan pengembalian SPOP yang awalnya dilakukan manual sekarang bisa dilakukan dengan elektronik.

Dalam fitur e-SPOP mempunyai menu dashboard, unduh, dan lapor. Pada menu unduh, disediakan beberapa format SPOP oleh DJP pada setiap sektor dan subsektor PBB-P3L yang bisa diunduh wajib pajak. Wajib pajak juga bisa mencari format file SPOP yang mengikuti dengan input langsung NOP.

Format SPOP elektronik itu berbentuk file excel yang terdapat formulir SPOP berikut lampirannya. Lewat file excel itu, wajib pajak bisa langsung melakukan ekspor SPOP yang sudah diisi kedalam format file XML.

Lalu, menu lapor melihatkan halaman dalam mengunggah file XML SPOP berikut dokumen pendukung yang formatnya PDF. Sedangkan, menu dashboard menampilkan SPOP elektronik yang telah berhasil dilaporkan juga untuk mengunduh bukti penerimaan elektronik (BPE).

Mengikuti PMK 48/2021, wajib pajak wajib menyampaikan SPOP elektronik paling lama 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP. Ditentukannya tanggal oleh DJP dalam penerimaan SPOP.

1. 1 Februari tahun pajak PBB terutang, bagi sektor perkebunan, pertambangan migas, dan pertambangan panas bumi.

2. 31 Maret tahun pajak PBB terutang, bagi sektor perhutanan, pertambangan, minerba, dan sektor lainnya.

3. Tanggal objek terdaftar pada SKT PBB, pada hal pendaftaran objek pajak diterbitkan SKT PBB sesudah kedua tanggal itu.

SPOP ini sebagai sarana wajib pajak dalam melaporkan objek pajaknya yang sudah terdaftar. Karena berdasarkan PMK 48/2021, wajib pajak wajib melaporkan objek pajak PBB-P3 yang sudah terdaftar yang memakai SPOP yang disampaikan oleh DJP sekali setiap tahunnya. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines