TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Perbedaan Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif

· ·

Perbedaan Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif

PajakOnline.com—Kebijakan fiskal merupakan suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan menjaga pengeluaran dan pemasukan keuangan negara. Pemasukan yang diatur utamanya adalah dari sektor pajak, sedangkan pengeluarannya berupa anggaran yang dikeluarkan untuk menunjang program pemerintah.

Selain itu, kebijakan fiskal berkaitan erat dengan kebijakan untuk memperoleh tujuan ekonomi tertentu melalui instrumen pemerintah, utang piuang, perpajakan, dan belanja pemerintah. Di Indonesia, kebijakan fiskal kewenangannya ada pada Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Adapun jenis kebijakan fiskal dari segi implementasi atau penerapannya terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif.

1. Kebijakan Fiskal Ekspansif (Expansionary Fiscal Policy), merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ekonomi melemah dengan meningkatkan nilai belanja negara dan mengurangai nominal pajak. Umumnya, kebijakan ini diterapkan saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat yang disertai peningkatan angka pengangguran. Tujuan pemberlakukan kebijakan fiskal ekspansif yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil.

2. Kebijakan Fiskal Kontraktif (Contractionary Fiscal Policy), merupakan kebijakan menurunkan angka pengeluaran (belanja) negara dengan diikuti kenaikan pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat untuk mengatasi inflasi.

Selanjutnya, yang membedakan Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif, sebagai berikut:


  • Dari Segi Cara Kerja, Kebijakan fiskal ekspansif mengakibatkan masyarakat mempunyai nominal uang lebih banyak sehingga daya konsumsi meningkat. Pemerintah akan melakukan 2 (dua) cara untuk mencapai tujuan, yakni meningkatkan keluarnya anggaran dan mengurangi tarif pajak.

  • Sedangkan, kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan cara menaikan pajak dan mengurangi keluarnya anggaran. Kebijakan fiskal kontraktif diterapkan saat situasi perekonomian disuatu negara mengalami tekanan inflasi tinggi.

  • Dari Segi Tujuan, Kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah lebih baik dan sehat. Kebijakan ini dibutuhkan selama proses kontraksi siklus ekonomi di suatu negara. Khususnya saat pemerintah Indonesia ingin meningkatkan permintaan konsumen, mengurangi pengangguran, hingga menghindari resesi.

  • Sedangkan, kebijakan fiskal kontratif bertujuan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya, perkembangan ekonomi yang tidak terkandali dapat menyebabkan beberapa konsekuensi negatif.(Kelly Pabelasary)

Berita lainnya di Headlines