TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Kompensasi Kerugian Fiskal

·

Kompensasi Kerugian Fiskal

PajakOnline.com—Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima oleh seseorang berupa fisik maupun non fisik. Dengan kata lain, kompensasi bermakna seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang secara langsung maupun tidak langsung.

Namun, tahukah Anda bahwa terdapat istilah yang berkaitan dengan kompensasi? Istilah yang dimaksud ialah kompensasi kerugian fiskal.

Kompensasi kerugian fiskal adalah sebuah skema atau rancangan untuk ganti rugi yang dilakukan oleh Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun badan yang mengalami kerugian dalam hal pembukuannya. Kompensasi ini dapat dilakukan oleh Wajib Pajak pada saat tahun berikutnya selama 5 tahun berturut-turut.

Kompensasi ini sudah diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 6 ayat (2) yang membahas tentang PPh yang di dalamnya mencantumkan ayat pertama yang membahas tentang pengurangan-pengurangan berikut:

1. Adanya pengurangan biaya langsung atau tidak yang terkait dengan kegiatan usaha.

2. Adanya penyusutan untuk pengeluaran agar mendapat harta berwujud dan adanya amortisasi untuk pengeluaran agar memperoleh hak serta atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

3. Adanya iuran dana pensiun yang disahkan oleh Menkeu.

4. Adanya kerugian akibat penjualan dan pengalihan harta yang dimiliki dan dalam hal itu digunakan dalam

perusahaan terkait.
5. Adanya kerugian yang diakibatkan karena adanya selisih kurs mata uang asing.

6. Adanya pengurangan untuk biaya penelitian dan pengembangan atas perusahaan yang dilakukan di Indonesia.

7. Adanya biaya beasiswa, pelatihan, dan magang.

8. Adanya piutang yang ternyata tidak dapat ditagih.

9. Adanya sumbangan yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana nasional yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Terkait dengan hal itu, terdapat 2 jenis perhitungan keuangan dalam sebuah perusahaan yakni perhitungan komersial dan fiskal.

Dalam sebuah perusahaan, perhitungan fiskal berfungsi untuk memberikan segala informasi terkait keuangan yang ada di suatu perusahaan yang nantinya akan diberikan kepada otoritas pajak untuk tanda kepatuhan pajak perusahaan tersebut dan dari hasil perhitungan tersebut maka Wajib Pajak akan mengetahui apakah mengalami kerugian fiskal atau tidak. Apabila dari hasil perhitungannya ternyata mengalami kerugian fiskal maka perusahaan tersebut dapat melakukan kompensasi kerugian fiskal. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines