TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Perbedaan Permohonan Pemindahan Wajib Pajak dan Permohonan Perubahan Data

·

Perbedaan Permohonan Pemindahan Wajib Pajak dan Permohonan Perubahan Data

PajakOnline.com—Seringkali Wajib Pajak belum bisa membedakan permohonan apa yang harus diajukan ketika terjadi perubahan alamat, apakah mengajukan permohonan pemindahan Wajib Pajak atau permohonan perubahan data atau tidak.

Hal yang perlu diperhatikan saat terjadi perubahan alamat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yaitu perlu dipastikan terlebih dahulu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mana yang wilayah kerjanya meliputi domisili alamat baru. Apakah KPP yang sama atau KPP nya berbeda.

Aturan ini tercantum dalam Pasal 13 Ayat 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER – 04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Permohonan Pemindahan Wajib Pajak

Jika KPP wilayah kerjanya berbeda dengan domisili alamat baru maka Wajib Pajak perlu mengajukan permohonan pemindahan Wajib Pajak. Ketika Wajib Pajak Badan dan/atau Wajib Pajak Orang Pribadi pindah alamat, maka sistem administrasi perpajakan pun harus berpindah karena wilayah kerja KPP berubah sehingga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada kode KPP pun juga akan berubah.

Berikut ini dokumen yang harus disiapkan oleh Wajib Pajak pindah alamat, antara lain:

- Formulir Pemindahan Wajib Pajak

- Dokumen Pendukung yang menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak, misalnya KTP

Permohonan pemindahan Wajib Pajak tersebut dapat diajukan secara langsung ataupun melalui pos/jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat (resi). Permohonan tersebut dapat diajukan ke KPP lama, KPP baru maupun KP2KP baru.

Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak
Namun perlu diperhatikan, jika Wajib Pajak pindah alamat ke tempat yang wilayah lingkup Kerja KPP sama maka tidak perlu melakukan perubahan NPWP, cukup melakukan perubahan data NPWP.

Berikut yang termasuk perubahan data bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu:

- Perubahan identitas Wajib Pajak.

- Perubahan alamat tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dalam wilayah kerja KPP yang sama.

- Perubahan sumber penghasilan Wajib Pajak.

- Perubahan Wajib Pajak menjadi Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, atau

- Terdapat kesalahan tulis data Wajib Pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Sementara itu, dokumen yang harus disiapkan saat melakukan perubahan data, meliputi Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan Dokumen Pendukung yang menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak.

Tentunya permohonan perubahan data wajib pajak ini disampaikan ke KPP terdaftar, dapat secara langsung dengan mendatangi KPP atau melalui pos/jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat (resi). (Azzahra Choirrun Nissa)

Berita lainnya di Headlines