TRENDING
Viral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan Permohonan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Perekonomian Indonesia 2019 Tumbuh 5,02% dalam Ketidakpastian Global

·

Perekonomian Indonesia 2019 Tumbuh 5,02% dalam Ketidakpastian Global

PajakOnline.com—Perekonomian Indonesia tahun 2019 menunjukkan beberapa capaian yang cukup baik di tengah ketidakpastian global. Hal tersebut terungkap dalam Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2019 yang dibacakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (16/7/2020).

“Perekonomian Indonesia tahun 2019 mampu tumbuh 5,02%, relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara yang berada pada angka 4,40%," kata Menkeu Sri.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 juga tercermin dari tingkat inflasi tahun 2019 sebesar 2,72%, atau di bawah target APBN TA 2019, yaitu 3,50%. Menurut Menkeu, hal tersebut tidak lepas dari penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Bank Indonesia (BI) melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang berfokus pada Konsep 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Lebih lanjut, Menkeu menerangkan bahwa pada sektor keuangan, bauran kebijakan moneter dan fiskal merupakan hal yang krusial. Hasil dari implementasi bauran kebijakan tersebut adalah rata-rata nilai tukar Rupiah tahun 2019 cenderung menguat jika dibandingkan dengan tahun 2018.

“Capaian apresiasi nilai tukar Rupiah tersebut juga selaras dengan terjaganya cadangan devisa nasional pada akhir tahun 2019 sebesar USD129,18 miliar, lebih baik dibandingkan cadangan devisa nasional pada akhir tahun 2018 sebesar USD120,65 miliar,” ucap Menkeu.

Menkeu mengatakan bahwa Neraca Pembayaran tahun 2019 tercatat mengalami surplus sebesar USD4,68 miliar, meningkat signifikan dari neraca pembayaran tahun 2018 yang mengalami defisit sebesar USD7,13 miliar.

“Kinerja Neraca Pembayaran sepanjang tahun 2019 tersebut merupakan sinyal positif bahwa negara kita memiliki ketahanan sektor eksternal yang tetap kuat di tengah kondisi perekonomian dunia yang kurang kondusif," jelas Menkeu Sri Mulyani.

Menkeu juga memaparkan beberapa capaian baik atas pengelolaan APBN TA 2019, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 71,92, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,28%, persentase penduduk miskin sebesar 9,22%; dan rasio Gini yang membaik pada angka 0,380.

“Capaian angka Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019 merupakan angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir dan angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir," kata Menkeu Sri Mulyani.

Berita lainnya di Headlines