TRENDING
DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPMI Manufaktur Indonesia Kembali Ekspansif, Tembus 52,4Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS, Pasar Dibayangi Tekanan GlobalEnam Pihak Ditunjuk Pungut PPN dalam Transaksi Digital Luar NegeriPendaftaran USKP Periode III 2026 Dibuka, Jadi Ujian Mengulang Terakhir Masa TransisiTarif Bunga Sanksi Pajak Oktober 2026 Turun, Ini RinciannyaPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSPDPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo SigitDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPMI Manufaktur Indonesia Kembali Ekspansif, Tembus 52,4Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS, Pasar Dibayangi Tekanan GlobalEnam Pihak Ditunjuk Pungut PPN dalam Transaksi Digital Luar NegeriPendaftaran USKP Periode III 2026 Dibuka, Jadi Ujian Mengulang Terakhir Masa TransisiTarif Bunga Sanksi Pajak Oktober 2026 Turun, Ini RinciannyaPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSPDPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo Sigit
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Perlakuan Pajak Pekerja Tambang

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pekerja tambang atau sering disebut dengan penambang merupakan salah satu pekerjaan yang berhubungan dengan pertambangan di Indonesia. Dalam pekerjaannya, para penambang ini berperan sebagai penambang dan ekskavator dengan menggunakan berbagai peralatan untuk menambang mineral.

Peran dan tanggung-jawab dari pekerja tambang adalah sebagai eksplorasi dan pengolahan produk minyak bumi dan mineral, pengembangan material baru (logam, keramik, dan lainnya), serta pengembangan teknologi pemrosesan, Pengembangan metode untuk memenuhi persyaratan produksi, serta mengolah suatu proses pemrosesan sebelum pengembangan bahan dasar.

Berdasarkan informasi, kisaran gaji untuk sebagian besar pekerja di pekerjaan pertambangan dan penggalian berkisaran dari Rp 1.871.555 hingga Rp 5.708.624 per bulan pada tahun 2022. Pekerja pertambangan dan penggalian biasanya berpenghasilan antara Rp 1.871.555 dan Rp 5.625.373 per bulan saat mereka mulai bekerja. Namun setelah bekerja selama 5 tahun, akan berkisar antara Rp 2.054.214 hingga Rp 5.938.454 per bulan selama 40 jam per minggu.

Seperti wajib pajak pada umumnya, pekerja tambang juga dikenakan PPh Pasal 21 (PPh 21). Menurut UU Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, ketentuan tarif PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:


  •  PKP mulai dari Rp0 sampai Rp60.000.000 akan dikenai tarif sebesar 5%

  •  PKP mulai dari Rp60.000.000 sampai Rp250.000.000 akan dikenai tarif sebesar 15%

  •  PKP mulai dari Rp250.000.000 sampai Rp500.000.000 akan dikenai tarif sebesar 25%

  •  PKP mulai dari Rp500.000.000 sampai Rp5.000.000.000 akan dikenai tarif sebesar 30%

  •  PKP lebih dari Rp5.000.000.000 akan dikenai tarif sebesar 35%.


Tarif pajak di atas digunakan setelah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikurangi dari penghasilan bersih dalam satu tahun. Besaran PTKP yang berlaku bagi pekerja tambang yakni sebagai berikut:

1. Bagi diri wajib pajak orang pribadi (WPOP) dikenakan Rp 54.000.000
2. Tambahan bagi wajib pajak yang telah kawin sebesar Rp 4.500.000
3. Bagi istri yang memiliki penghasilan digabung dengan penghasilan yang dimiliki suami sebesar Rp 54.000.000
4. Tambahan bagi setiap anggota keluarga dalam garis keturunan lurus dan sedarah maupun anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal tiga orang untuk setiap keluarga sebesar Rp 4.500.000. (Azzahra Choirrun Nissa)